Merdeka.com - Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China mendadak ramai diperbincangkan akhir 2019 lalu. Dari kota inilah lahir sebuah virus. Bernama corona virus disease 2020 atau Covid-19.

Tak disangka. Virus merebak cepat ke berbagai negara. Salah satunya Indonesia.

Semula, virus ini dinilai tak mampu hidup di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Tetapi faktanya berbeda.

Tanggal 2 September kemarin, tepat enam bulan virus Corona menjangkit masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan, angka kasus positif terus merangkak naik. Sementara ketersediaan ruangan untuk merawat pasien terus berkurang.

Kasus Pertama Diumumkan Awal Maret

Kasus positif Covid-19 diumumkan pertama kali Indonesia pada 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan secara langsung di Istana Negara.

"Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan di cek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa ditelusuri dan ketemu," kata Jokowi memaparkan.

"Seorang ibu yang umurnya 64 dan putrinya yang berumur 31 tahun dicek oleh tim kita ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona," sambung Jokowi.

Kala itu, Presiden Jokowi menunjukkan sikap optimisnya bahwa pemerintah mampu melewati kondisi ini. Termasuk memastikan kesiapan fasilitas di bidang kesehatan.

"Kita juga miliki peralatan yang memadai standar internasional. Kita juga miliki reagen yang cukup. Kita juga miliki tim gabungan TNI, Polri, sipil dalam penanganan ini," ungkap Jokowi.

Setelah kasus pertama diumumkan, terjadi kepanikan luar biasa di masyarakat. Aktivitas panic buying alias penimbunan barang tertentu tak terbendung. Sempat terjadi kelangkaan masker medis, sabun pencuci tangan, hingga air disinfektan. Harga barang-barang tersebut meroket di pasaran.

Keresahan masyarakat kian menjadi ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menyatakan Virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pengumuman itu disampaikan setelah melihat 118 ribu kasus penularan virus Covid-19 terjadi di lebih dari 110 negara.

Jurus Pemerintah Tekan Covid-19

Virus Covid-19 menyebar cepat ke berbagai belahan dunia. Mayoritas negara tak siap menghadapi. Korban berjatuhan menjadi tak terhindarkan.

Indonesia pun demikian. Presiden Jokowi dan jajarannya rutin bertemu. Mencari solusi terbaik dalam kondisi tak menentu.

Jokowi mengatakan keselamatan rakyat yang utama. Sehingga dibutuhkan aksi nyata menekan risiko penularan Covid-19.

Saat itu, sejumlah negara memang memilih mengunci wilayah mereka alias lockdown agar penyebaran virus dapat terkontrol. Semua kegiatan di luar rumah disetop. Warganya diminta tak meninggalkan rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Banyak kalangan sempat berharap Jokowi mengambil langkah serupa. Tetapi Jokowi tak ingin tergesa-gesa.

Banyak faktor yang dia pertimbangkan. Salah satunya terkait nasib perekonomian Tanah Air jika keputusan tersebut diambil.

"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17 (persen)," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Pemerintah pusat sampai pada kesimpulannya. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan sosial Berskala Besar, dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Jokowi dalam video conference, Selasa (31/3).

Jokowi menginstruksikan para kepala daerah tak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Dia menegaskan semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, UU, PP, serta Keppres tersebut. Penerapan PBB sangat diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19.

Agar penanganan virus ini terkontrol dengan baik, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 dan menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional.

Dalam keputusan dijelaskan, penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam poin lainnya dikatakan, kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah. Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

"Dan dalam menetapkan harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat," Jokowi dalam Keppres yang sudah diteken pada Senin (13/4).

Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebuah daerah ketika mengajukan PSBB. PSBB juga bisa diterapkan ketika surat yang diajukan para kepala daerah disetujui.

Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang pengajuan PSBB-nya disetujui pemerintah kala itu. PSBB tahap pertama di Jakarta dimulai sejak 10 April sehingga 23 April.

Selama kebijakan PSBB diterapkan, sejumlah pembatasan dilakukan seperti mengalihkan kegiatan belajar di sekolah ke rumah hingga menutup pusat perbelanjaan. Kemudian untuk perkantoran, hanya 10 sektor yang masih diizinkan beroperasi dengan sejumlah aturan. Selebihnya bisa bekerja dari rumah. Pemprov DKI Jakarta juga membatasi jumlah penumpang di angkutan publik.

"Jadi bagi masyarakat Jakarta yang akan kita lakukan mulai tanggal 10 utamanya adalah komponen penegakan, karena akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat pada warga untuk mengikuti," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam jumpa pers di Balai Kota, Selasa (7/4) malam.

Setelah Provinsi DKI Jakarta, daerah lainnya juga mengajukan kebijakan yang sama. Dalam kurun waktu sejak PP PSBB diterbitkan, daerah-daerah telah berulang kali melakukan perpanjangan.

Selain pembatasan aktivitas, tes untuk melacak penyebaran virus juga masif dilakukan. Ada dua metode dipakai yakni rapid test dan swab test.