Merdeka.com - Pemerintah resmi menerbitkan aturan larangan mudik saat Idulfitri 1442 Hijriah. Pelarangan menyusul masih terjadinya penularan virus corona di tanah air.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Merespons aturan Kemenhub, Satgas mengeluarkan Surat Edaran (SE) KaSatgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah. Atau terkait teknis penindakan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan larangan mudik dalam SE tersebut tertanggal 6-17 Mei 2021.

Sejurus dengan SE tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut mengeluarkan aturan teknis terkait moda transportasi yang dilarang melakukan perjalanan mudik.

Berikut Moda Transportasi di darat, laut, dan udara yang dilarang:

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan ada beberapa moda transportasi darat masuk dalam larangan mudik, yakni:- Kendaraan motor umum jenis mobil bus- Kendaraan motor umum jenis mobil penumpang- Kendaraan bermotor perseorangan mobil penumpang- Kendaraan bermotor perseorangan mobil bus- Sepeda motor- Kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Sementara itu, untuk angkutan udara, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto Raharjo mengatakan larangan mudik berlaku untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga.

"Yang kedua adalah badan usaha angkutan negara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau pengajuan flight approval kepada dirjen perhub udara. Larangan bersifat menyeluruh namun, masih ada pengecualian karena transportasi udara punya karakteristik khusus. Oleh karena itu pengecualian tidak diberlakukan untuk transportasi udara bagi pimpinan tinggi negara republik Indonesia dan tamu Kenegaraan," paparnya.

Selanjutnya, yang kedua adalah operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing dan perwakilan organisasi inter di Indonesia.

"Operasional penerbangan khusus repatriasi, tidak untuk angkutan lebaran atau mudik. Orang yang melakukan pemulangan WNI atau WNA," tuturnya.

Pengecualian larangan mudik untuk angkutan udara, kata Novie, juga berlaku bagi operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat.

"Kita juga mengakomodasi operasional pengangkutan kargo operasional angkutan udara perintis dan operasional lainnya dengan seizin Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubdat. Kami akan berikan sanksi bagi badan usaha udara yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundangan yang berlaku," katanya.

Kemudian, untuk aturan moda transportasi laut, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengatakan pihaknya akan membuka posko di 51.

"Kami akan mulai h-15 dan h+15. Ini juga untuk mendukung, mulai dari H-7 dan H+3 tanggal 6-17 Mei 2021. Kami juga kan mengecek kapal-kapal. Hampir seluruh angkutan umum pada periode itu tidak diizinkan," tegasnya.

"Dengan pengecualiannya sama, seperti yang sudah disampaikan oleh dirjen lainnya."

Sementara itu, kata Agus, untuk pekerja migran diimbau tidak melakukan perjalanan.

"Namun jika ada kondisi darurat atau pergantian ABK kapal itu memang tidak bisa dihindari," katanya.

"Kemudian untuk angkutan khusus yang melayani suatu kecamatan, kabupaten, provinsi tetap bisa berjalan. lalu sudah disampaikan juga untuk petugas medis, ASN, TNI, Polri, dan sebagainya."

Agus memastikan seluruh kapal kargo tetap beroperasi dengan normal. "Diperbolehkan. Tidak ada kendala pada periode tersebut. Kami juga meminta petugas di pelabuhan yang terkait untuk melakukan pengawasan dengan ketat terkait persyaratan yang diperlukan nanti juga dilakukan skrinning ketat."