Merdeka.com - Sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dari 68,5 juta ton limbah sebanyak 11,6 juta ton adalah sampah plastik (2021).

Untuk itu, sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menekan sampah plastik di lautan hingga 70 persen di tahun 2025.

Hal itu kembali ditegaskan oleh Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar dalam Road to G20: “Beating Plastic Pollution from Source to Sea” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan National Plastic Action Partnership (NPAP).

"Tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang diterapkan secara efektif dan sejalan dengan model ekonomi sirkular merupakan strategi yang diharapkan dapat memberikan perubahan berarti dalam mengurangi sampah plastik, meningkatkan kualitas penanganan sampah dan daur ulang di Indonesia, hingga akhirnya mengurangi sampah plastik sampai di laut," kata Novrizal, Minggu (6/11). Seperti dilansir dari Antara.

Dibutuhkan tindakan prioritas di seluruh ekosistem pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik, inovasi kemasan, serta pemulihan, daur ulang, dan pengumpulannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah, katanya.

Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengungkapkan pihaknya juga menyelenggarakan Circularity Tour dengan mengajak perwakilan pemangku kepentingan untuk mengunjungi rantai ekosistem pengelolaan sampah di Bali dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam seputar tantangan dan peluang dalam isu pengelolaan sampah serta meningkatkan upaya kolaboratif lintas pemangku kepentingan.

"Kami mendukung penuh Pemerintah untuk pada akhirnya membantu mengurangi plastik di laut. Kami menyadari kompleksitas pengelolaan sampah plastik yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata dan kuat, oleh karena itu diperlukan pendekatan multi-stakeholder dalam implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh KLHK," kata dia.