Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin Covid-19 gratis. Pemerintah menargetkan, 70 persen warga divaksin Corona atau angka minimal terjadinya herd imunity.

Salah satu kriteria orang yang boleh divaksin yakni harus berusia 18-59 tahun. Pemerintah enggan memvaksin warga yang berusia di bawah 18 atau di atas 59 tahun karena belum ada uji klinis di usia tersebut.

"Minimal kurang lebih 67-70 persen penduduk harus divaksin. Artinya, 182 juta yang harus divaksin," kata Jokowi saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (16/12).

Sebelumnya, pemerintah berencana menggratiskan vaksin ke 32 juta warga Indonesia saja. Sisanya, harus melakukan vaksinasi mandiri atau berbayar. Namun, Jokowi akhirnya menggratiskan vaksin ke seluruh warga Indonesia agar tercipta kekebalan populasi atau herd immunity.

Untuk menciptakan herd immunity, masyarakat harus disuntik vaksin sebanyak dua kali dengan selang waktu yang berbeda. Sehingga tidak bisa hanya disuntik satu kali saja.

Dia pun mencontohkan, mekanisme pembagian vaksin tersebut. Nantinya, hanya 70 persen warga di setiap rukun warga (RW) yang akan disuntik vaksin. Untuk meyakinkan publik tentang keamanan vaksin, Jokowi akan menjadi orang pertama yang disuntik.

"Saya yang akan menjadi penerima pertama (vaksin). Saya yang divaksin pertama kali untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata Jokowi.

Cara Daftar Vaksin Covid-19

Juru Bicara Vaksinasi dan Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah akan mengintegrasikan data masyarakat penerima vaksin Covid-19. Setelah mendapat notifikasi SMS, masyarakat akan mengisi data diri pada layanan SMS tersebut.

"Jadi nanti calon penerima vaksin akan menerima SMS notifikasi karena kita mengintegrasikan satu data untuk vaksinasi ini, jadi nanti mendapatkan SMS notifikasi," katanya, dalam live Instagram Ruang Merdeka 'Efektifkah Vaksin Covid-19', Rabu (16/12).

"Tentunya dengan informasi satu data ini, akan mencatat barcode dari jenis-jenis vaksin yang didapatkan dari masing-masing orang," tambah dia.

Kemudian, lanjut Nadia, setelah mendapat notifikasi SMS, masyarakat akan mengisi data dari SMS tersebut. Lalu, mereka akan mendapatkan layanan vaksinasi pada waktu yang tempat sudah ditentukan.

"Supaya ini kita tetap menjaga protokol kesehatan selama memberikan layanan vaksinasi sehingga tidak menumpuk di fasilitas kesehatan dan masyarakat tetap bisa menjaga jarak," terang Nadia.

Ada 6 Merk Vaksin

Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Baik untuk program vaksinasi gratis maupun mandiri. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 per 3 Desember 2020.

Keenam jenis vaksin tersebut yaitu vaksin-vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm atau China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Masih Membuka Pintu Kandidat Vaksin Lain

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak menutup kemungkinan akan ada vaksin baru yang menjadi kandidat vaksin Covid-19 di Indonesia, yang mana disarankan oleh Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Bila perkembangannya yang ada atas saran ITAGI, daftar enam vaksin masih dapat berubah. Selanjutnya akan dimasukkan juga jenis-jenis vaksin yang baru, yang sudah uji klinis 3 serta berada di list WHO. Kami memberikan relaksasi maupun fleksibilitas, supaya tidak ada mengunci di 1 atau 2 jenis vaksin," ungkap Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (10/12).

Dalam pasal keempat Keputusan Menkes tersebut, memang tertulis bahwa Menkes dapat melakukan perubahan jenis vaksin Covid-19 berdasarkan rekomendasi dari ITAGI atau KPCPEN.

Masih Tunggu Izin Edar BPOM

Sebagai informasi, keenam vaksin tersebut saat ini masih dalam pelaksanaan uji klinik ketiga maupun sudah selesai diuji klinik. Seperti yang diketahui, 1,2 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.

Menkes memastikan, semuanya dalam kondisi baik. Dia mengklaim pemerintah telah memeriksa kondisi fisik vaksin tersebut. Apabila ditemukan vaksin Covid-19 dalam kondisi rusak, pemerintah akan melaporkan ke perusahaan penyedia vaksin dengan melampirkan vaccine arrival reportnya.

"Biofarma telah memastikan kendaraan pendingin dalam kondisi baik. Sehingga monitoring suhu dari bandara hingga gudang vaksin bisa terjaga dengan baik sesuai prosedur operasional manajemen rantai dingin," kata Terawan saat konferensi pers (7/12).

Meskipun pemerintah menjamin kualitasnya, namun pemerintah masih menunggu izin edar dari BPOM terkait keamanan, keefektifan, dan mutu vaksin Sinovac tersebut.

"Penggunaan vaksin untuk vaksinasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya.

Jamin Keamanan Vaksin Covid-19

Jubir Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi memastikan vaksinasi Covid-19 di Indonesia aman.

"Pemerintah pasti akan menjamin keamanannya. Sebenarnya vaksinasi bukan pertama kali di Indonesia. Kita sudah membebaskan negara kita dari cacar dengan melakukan vaksinasi secara nasional dan secara rutin untuk anak di bawah satu tahun dan usia sekolah,” kata Nadia saat berbincang dengan Merdeka.com, Rabu (16/12).

Dia pun meminta masyarakat Indonesia untuk belajar dari vaksinasi cacar tersebut. Sehingga, menurutnya masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan keamanan vaksin Covid-19. Dia mengklaim pemerintah tidak mungkin mendatangkan vaksin yang tidak aman.

"Tentunya remaja-remaja perempuan, calon-calon pengantin juga mendapati vaksinasi. Dari sini kita lihat, melakukan vaksinasi atau memilih vaksin yang aman bukan baru pertama kali dilakukan pemerintah," tambahnya.