Capim Surya Tjandra: KPK tak bisa kerja sendiri, perlu dukungan DPR
Merdeka.com - Calon pimpinan KPK kembali diuji kelayakan oleh Komisi III DPR. Surya Tjandra dijadwalkan menjadi peserta pertama dalam fit and proper test hari ini, sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menjadi moderator.
Dalam uji kelayakan, Surya Tjandra mengatakan, untuk mencegah munculnya praktik tindak korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi tentu tidak bisa berjalan sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan dukungan seluruh elemen masyarakat DPR dan pemerintah.
"KPK tidak bisa kerja sendirian, tapi perlu dukungan dari DPR yang merupakan representasi masyarakat, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana amanah negara," katanya saat fit and proper test di DPR, Selasa (15/12).
Tjandra menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mencontohi dukungan politik seperti yang saat ini terjadi di Hongkong yang sangat survive.
"KPK tidak bisa memusuhi politik tapi harus mendukung dengan tetap independen," ujarnya.
Menurut Tjandra, KPK perlu menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen di lembaga pemerintah seperti mendatangi lembaga kepolisian, kejaksaan, DPR dan pemerintah dalam rangka berdiskusi. Bersilaturahmi dinilai sebagai momentum yang baik untuk saling menguatkan dan bukan berarti KPK tidak independen.
"Saya kira tidak, bukan dari situ ukurannya tapi independen itu ukuran dari bekerja KPK. Jadi KPK harus sangat paham politik tapi tidak boleh bermain politik, tidak boleh menjadi politisi. Dengan kata lain, saya mengharapkan diskusi bagaimana caranya membangun KPK ke depan," tegas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap
KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca Selengkapnya