Capim KPK Sigit Setuju Dewan Pengawas dan SP3 dengan Syarat yang Ketat

Rabu, 11 September 2019 19:44 Reporter : Ahda Bayhaqi
Capim KPK Sigit Setuju Dewan Pengawas dan SP3 dengan Syarat yang Ketat Karangan bunga di KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Calon pimpinan KPK Sigit Danang Joyo menyampaikan sikapnya terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Sigit sepakat KPK diberikan kewenangan untuk memberhentikan kasus dan dibentuk dewan pengawas.

Terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Sigit memandang bahwa kewenangan itu awalnya tidak ada supaya penyidik KPK hati-hati dalam menetapkan tersangka. Namun, kalau tidak dibuka ruang, menurutnya penyidik tidak bisa memperbaiki kesalahannya.

"Posisi saya. Buka ruang SP3, tapi harus ketat. Takutnya ada penyidik yang minim alat bukti lalu dengan mudah meletakkan tersangka, sudahlah kita tetapkan tersangka toh nanti ada SP3. Ini saya takutkan menjadi abuse of power," jelas Sigit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Diperketat itu, dijelaskan Sigit, penyidik harus selektif. Misalnya tersangka meninggal atau berdasarkan keputusan pengadilan. "Tapi jangan dibuka ruang itu yang diskresinya dari dalam penyidik. Untuk menentukan SP3," jelasnya.

Sigit menilai dewan pengawas KPK diperlukan untuk dibentuk. Menurutnya, harus ada unit yang memiliki fungsi pengawasan ketat. Kata dia, di negara luar lembaga dengan kewenangan luar biasa juga ada lembaga pengawas.

"Dalam konteks dewan pengawas, karena dia punya kewenangan superbody, maka konsekuensi logisnya adalah pengawasannya harus kuat," kata dia.

PNS Kemenkeu itu membandingkan KPK dengan lembaga lain. Polisi memiliki Kompolnas, Jaksa dengan Komjak, hakim dengan Komisi Yudisial, dalam pajak dengan Komwasjak.

Sementara pengawasan KPK saat ini hanya dipegang oleh internal dengan pejabat selevel eselon dua. Persoalan jika diawasi secara internal, posisi tidak independen.

"Nah mestinya untuk KPK, leveling unit kepatuhan internalnya ditunjuk paling tidak oleh presiden, supaya punya independensi pengawasan etik di internalnya. tidak hanya selevel eselon dua," kata Sigit.

Sedangkan, Sigit tidak setuju dengan penegasan posisi KPK sebagai lembaga eksekutif. Dampaknya, pegawai KPK menjadi ASN dan pimpinan ditunjuk oleh presiden langsung.

"Jadi seyogianya KPK ini, dalam konteks kedudukan tata negara itu masih memungkinkan untuk dipertahankan, hanya yang diperkuat adalah wilayah pengawasannya," sebutnya. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Capim KPK
  2. Revisi UU KPK
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini