Merdeka.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Robby Arya Brata mendapat giliran uji kelayakan dan kepatutan test oleh Komisi III DPR. Dalam seleksi tanya jawab, Robby menyatakan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Saya katakan tidak hanya menyarankan tetapi mewajibkan revisi UU KPK ini. Itu hasil kajian saya. Karena banyak masalah seperti akuntabilitas yang masih lemah," ujar Robby di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

Robby menyebutkan, revisi undang-undang KPK perlu revisi karena dinilai bisa mencegah abuse of power pimpinan KPK.

"Kalau kita biarkan terbuka bagi pimpinan KPK untuk abuse of power. Mengapa saya sampaikan ide badan pengawas KPK sejak 2007," ujarnya.

Menurutnya, usulan terkait revisi UU KPK serta dibentuk dewan pengawas sangat penting agar KPK tidak bertindak sewenang-wenang atau tak melanggar etika standar operasi prosedur (SOP).

"Dan, Alhamdulillah sudah diterima oleh semua kalangan. Bahkan sebagai pimpinan KPK, itu penting. Ini untuk tidak berbuat zalim, tidka melanggar etik, SOP yang dibuatnya. Tidak menangkap orang dan sadap orang sembarangan," ungkap Robby.

Robby melanjutkan, KPK mestinya mencontoh Australia, Hongkong, dan Singapura. Revisi UU KPK dilakukan dalam upaya penguatan terhadap pencegahan tindakan yang tidak semestinya.

"Saya akan membawa KPK ke era paradigma baru, tiga hal khusus itu harus terintegrasi, tapi paling depan pencegahan. Saat ini, KPK terlalu lemah di pencegahan, tapi terlalu asyik di penindakan. Kalau saya (terpilih) di KPK, nanti dibalik, pencegahan diperkuat," ungkapnya.

Dalam uji kelayakan ini, Robby hanya mempresentasikan visi misi sekitar 10 menit tanpa sesi pendalaman atau tanya jawab. Hal ini dilakukan dengan alasan, Robby telah menjalani sesi pendalaman pada tahun sebelumnya.