Capim KPK I Nyoman Wara, Audit Kerugian Negara di Kasus BLBI hingga Hambalang

Selasa, 3 September 2019 13:24 Reporter : Ahdania Kirana
Capim KPK I Nyoman Wara, Audit Kerugian Negara di Kasus BLBI hingga Hambalang Gedung KPK. ©blogspot.com

Merdeka.com - Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang namanya disetor Panitia Seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia adalah I Nyoman Wara, pria kelahiran Karang Asem, Bali, 9 Juli 1967. Ia menjalankan pendidikan D III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1989, dan Sarjana Ekonomi pada 1994.

Pada 1989 ia memulai kariernya sebagai auditor BUMN Bank Indonesia hingga 2001. Kemudian ia menjadi auditor di Bank Indonesia hingga 2010. Juli 2010 ia menempuh karier di BPK dan menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten. Sejak 2016, ia menjadi auditor utama investigasi BPK.

Banyak kasus investigasi yang sudah ia usut, termasuk kasus RS Sumber Waras. Namanya mulai dikenal sejak ia mengusut kasus dugaan korupsi mengenai penerbitan SKL BLBI pada Sjamsul Nursalim sehingga BPK menyatakan bahwa kerugiannya mencapai Rp4,58 triliun.

Ia mengakui tak meminta konfirmasi ketika mengaudit kerugian ini, tetapi ia mengatakan sudah bekerja sesuai standar.

Akhirnya ia dan BPK mendapat gugatan perdata dari Sjamsul Nursalim dan pengacaranya, Otto Hasibuan. Pada uji publik, ia menyatakan Sjamsul berhak atas gugatan itu. Namun, ia menuturkan perhitungan kerugian itu merupakan tugasnya sebagai auditor.

Pada kesempatan yang sama, ia membeberkan alasan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK kepada laporan keuangan KPK 2018. Ia mengatakan, masalah utamanya adalah pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Sudah banyak kasus yang diperiksa secara investigatif olehnya. Kasus itu antara lain terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Century Tahap I dan II, kasus Rumah Sakit Sumber Waras, PLTU Ambon, Kemudian, kasus jasa Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT Pertamina EP Cepu ADK, hingga kasus pengadaan digital education classroom serta pengadaan alat scanner dan printer 3D di Pemprov DKI Jakarta.

Selain memeriksa kasus investigatif, dia juga melakukan penghitungan pada kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Antara lain kasus BLBI, kasus penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), kasus pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bank Century, dana pensiun Pertamina, payment gateway, mobile crane PT Pelindo II, hingga pengadaan shelter tsunami Pandeglang.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Capim KPK
  2. KPK
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini