Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Jember menggelar sidang perdana gugatan perdata yang diajukan Muhammad Ghozali, seorang ASN Pemkab Jember terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu Jember, Kamis (9/7). Sebelumnya, KASN memberikan merekomendasikan Bupati Jember dr Faida untuk memberikan sanksi kepada Ghozali berdasarkan keputusan bersalah yang dikeluarkan Bawaslu Jember, karena Ghozali melanggar netralitas ASN.

Dari pantauan merdeka.com, Muhammad Ghozali yang menjadi Camat Tanggul, hadir dalam sidang perdana tersebut.

"Karena memang prinsipal (penggugat) harus hadir pada sidang perdana," ujar M Husni Thamrin, pengacara Ghozali.

Kepada awak media, Ghozali mengaku gugatan perdata yang dia ajukan murni atas inisiatif sendiri. Ghozali membantah ada pihak lain yang mendorongnya untuk mengajukan gugatan.

"Bupati sama sekali tidak tahu dan tidak ada kaitannya. Ini saja saya datang ke sini, tidak izin bupati. Tapi saya pikir beliau sudah tahu, karena sudah ramai di media juga," papar Ghozali.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Putut Tri Sunarko. Adapun KASN mengirimkan tiga orang utusannya dari Jakarta yang dipimpin Agung Hendrawan, asisten komisioner KASN.

"Ini saya baru saja dapat salinannya, jadi belum tahu persis substansi gugatannya seperti apa. Tetapi kalau saya baca sekilas, ini bisa diselesaikan, kalau masing-masing pihak memiliki iktikad baik," ujar Putut.

Adapun Bawaslu Jember yang juga turut digugat, diwakili oleh tim pengacara dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sesuai aturan yang berlaku, majelis hakim memberikan waktu kepada penggugat dan dua pihak tergugat untuk melakukan mediasi. Jangka waktu mediasi mencapai 30 hari. Jika tidak mencapai kesepakatan, baru akan dilakukan sidang kembali. Ditunjuk sebagai mediator adalah Jamuji yang merupakan hakim senior di PN Jember.

Berharap Lepas dari Sanksi

Seperti diberitakan sebelumnya, Ghozali dinilai bersalah oleh Bawaslu Jember karena melanggar prinsip netralitas. Pelanggaran tersebut dikarenakan pada pertengahan Februari 2020, Ghozali mengarahkan seorang nenek difabel untuk mengucapkan terima kasih dan salam dua periode untuk Bupati Faida. Tindakan itu dilakukan Ghozali setelah memberikan bantuan kursi roda dari Pemkab Jember. Bawaslu Jember menilai, tindakan Ghozali itu mengarah pada bentuk kampanye bagi kandidat petahan, Faida.

Bawaslu Jember kemudian meneruskan rekomendasi putusan bersalah untuk Ghozali itu kepada KASN di Jakarta. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Jember itu, KASN kemudian mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Jember, dr Faida memberikan sanksi tingkat sedang kepada Ghozali.

Surat rekomendasi dari KASN itu diterima Pemkab dan Bawaslu Jember pada 18 Mei 2020. Pemkab Jember diharuskan sudah memberikan sanksi tingkat sedang kepada Ghozali, paling lambat 30 hari sejak tanggal 18 Mei 2020. Namun hingga saat ini, Bupati Jember, dr Faida belum juga memberikan sanksi kepada bawahannya yang mengkampanyekan Faida itu. Jabatan Ghozali sebagai camat juga masih aman.

Justru pada 16 Juni 2020 lalu, Ghozali menggugat secara perdata kepada KASN dan Bawaslu Jember senilai Rp533 Juta.

"Kami harap klien kami tidak perlu diberi sanksi karena memang tidak bersalah. Kalau memang KASN dan Bawaslu Jember keliru memberikan sanksi, tidak perlu ragu untuk membatalkannya," pungkas Thamrin.