Calon Hakim Agung Ini Nilai Diskon Hukuman untuk Koruptor Hal yang Biasa
Merdeka.com - Calon Hakim Agung (CHA) Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, potongan masa hukuman yang diputuskan majelis hakim pada tingkat banding atau kasasi adalah hal yang lumrah (biasa). Terlebih tidak semua putusan dipotong namun banyak yang hukuman diperkuat atau diperberat oleh majelis hakim tingkat lanjutan.
Hal itu disampaikan Dwiarso saat mengikuti tes wawasan seleksi Calon Hakim Agung 2021 yang digelar Komisi Yudisial (KY) pada 3-7 Agustus 2021, bersama 24 calon hakim agung lainnya, secara terbuka disiarkan melalui chanel Youtube Selasa (3/8).
"Sebetulnya pengurangan hukuman, penambahan hukuman itu adalah suatu hal yang biasa ya. Hal yang sudah lumrah, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dwiarso saat menjawab pertanyaan salah satu panelis.
Menurutnya, pengurangan atau penambahan hukuman terkhusus perkara tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika hakim pengadilan tingkat pertama dinilai tidak mempertimbangkan kriteria kerugian negara, keuntungan yang diterima, hingga berat dan ringannya suatu kasus korupsi.
Sehingga, lanjutnya, karena hal tersebut dianggap tidak jadi pertimbangan tentu akan diperbaiki pada pengadilan tingkat banding. Sehingga di situ bisa nampak bahwa ada penurunan maupun tambahan hukuman kepada para terdakwa.
Namun demikian, Dwiarso yang saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA),berpandangan stigma masyarakat yang menilai kerap adanya potongan hukuman, karena faktor pemberitaan yang lebih besar ketimbang saat hakim memperberat putusan.
"Hanya saja sekarang yang lebih populer atau yang jadi berita itu kalau terjadi penurunan atau diskon tadi. Saya secara pribadi tidak bisa mengomentari komentar, kalau belum membaca secara utuh pertimbangan apa yang menjadi kan putusan tersebut didiskon atau dikorting," ujarnya.
Pasalnya dalam setiap putusan, dia menilai bahwa hakim akan selalu mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara Tipikor dan tidak sedemikian gampang untuk menurunkan hukuman yang sudah dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.
"Dan biasanya yang dimuat di berita itu kurang lengkap, dan kami sayangkan juga masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap. Sehingga seolah-olah MA atau pengadilan tingkat banding itu selalu menurunkan," bebernya.
"Padahal kalau kita lihat sebagaimana yang disampaikan Ketua MA, yang penurunan itu di bawah 8 persen. Lainnya menguatkan atau menambah. Ini yang perlu diketahui masyarakat, tidak sebanyak itu. Hanya saja ya itu tadi. Informasi yang diterima masyarakat belum lengkap," lanjutnya.
Untuk diketahui bahwa saat ini Komisi Yudisial sedang menggelar seleksi kepada Calon Hakim Agung, yang terbagi untuk Kamar Pidana terdapat 15 peserta yang lolos tahap tiga, yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Adly, Artha Theresia Silalahi, Aviantara, Catur Irianto, Dwiarso Budia Santiarto, Eddy Parulian Siregar, Hermansyah, Hery Supriyono, Jupriyadi, Prim Haryadi, Subiharta, Suharto, Suradi, dan Yohanes Priyana.
Selanjutnya, untuk Kamar Perdata terdapat enam peserta yang dinyatakan lolos, yakni Berlian Napitupulu, Ennid Hasanuddin, Fauzan, Haswandi, Mochammad Hatta, dan Raden Murjiyanto. Sedangkan untuk Calon Hakim Agung untuk Kamar Militer, yakni Brigadir Jenderal TNI Slamet Sarwo Edy, Brigjen TNI Tama Ulinta Boru Tarigan dan Brigjen TNI Tiarsen Buaton.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim
Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Pertanyakan Peran Risma Minim Saat Pembagian Bansos Dibanding Airlangga dan Muhadjir
Padahal, pembagian bansos adalah tupoksi dari Kemensos.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaHakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning
"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.
Baca SelengkapnyaRiuh Tawa Sidang MK saat Airlangga Bilang Bungkusan Bansos Tak Ada Warna Kuning, Hakim: Warna Lain Ada?
Di tengah sidang, Airlangga minta izin untuk klarifikasi beberapa pemberitaan yang sedang ramai terkait Golkar dan bansos
Baca SelengkapnyaHaris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Kasus Dugaan Pencemaran Nama Luhut Pandjaitan
Majelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaAlasan Hakim Bebaskan Haris Azhar dan Fatia yang Dilaporkan Luhut
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaHindari Asupan Kalori Berlebih saat Puasa dengan Cara Berikut
Pada saat berpuasa, kita membatasi konsumsi makanan di siang hari, namun kondisi ini bisa membuat jadi berlebih asupan kalori saat makan.
Baca Selengkapnya