Merdeka.com - Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2021, Adly menilai, strategi pengurangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada KPK menjadi salah satu cara mewujudkan target Ease of Doing Business (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis yang hendak dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Adly, berawal dari pertanyaan Anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus panelis dari seleksi terubuka Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2021, Prof Amzulian Rifai. Panelis bertanya bagaimana strategi meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia.

Adly saat ini menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi.

"Pertama pencegahan tindak pidana korupsi harus selalu rutin dilaksanakan. Kemudian pencegahan ini dilaksanakan dengan memberikan hukum kepada mereka," jawab Adly saat ikuti seleksi wawancara yang disiarkan streaming, Rabu (4/8).

Menurutnya, pencegahan bisa dilakukan dimulai dengan memberikan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) secara rutin dan berjenjang kepada aparat pemerintahan, pengadilan hingga penegak hukum pada seluruh tingkatan.

"Untuk perkara di daerah, kecuali mungkin di kota-kota besar. Yang diadili itu kepala sekolah, kepala desa, aparat desa, ini hal yang naik ke pengadilan. Sementara dia sendiri tidak mengerti apa itu korupsi, bagaimana melaksanakan dana desa ini," ujarnya.

"Ada pembimbingnya, tapi pembimbingnya tidak memberikan kalau anda ambil uang ini anda harus gunakan. Tidak seperti itu halnya, faktanya, yang di lapangan," lanjutnya.

Mendengar jawaban Adly, Amzulian pun lantas kembali menanyakan strateginya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan konsen Ease of Doing Business (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis yang menjadi target Presiden Jokowi dalam skala nasional.

"Bagaimana saudara Doktor Adly, mengaitkan tindak pidana korupsi dengan Ease of Doing Business bisnis yang ditargetkan Preside Jokowi, mungkin bisa diuraikan, yang strategi nasional ya. Karena kita bicara hakim agung," tanya Amzulian.

"Dengan strategi yang diterapkan itu, makanya ini pendapat saya. Bahwa ada perubahan di KPK yang semula mereka Pemberantasan dengan OTT ini mereka kurangi, tapi ke arahnya ke pencegahan, pencegahan dari tindak pidana korupsi," jawab Adly.

"Kalau orang sering ditangkap, kepala daerah, menteri ditangkap akan diberikan dampak investasi ke Indonesia," timpalnya.

Perlu diketahui, saat ini Komisi Yudisial sedang menggelar seleksi kepada Calon Hakim Agung, yang terbagi untuk Kamar Pidana terdapat 15 peserta yang lolos tahap tiga, yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Adly, Artha Theresia Silalahi, Aviantara, Catur Irianto, Dwiarso Budia Santiarto, Eddy Parulian Siregar, Hermansyah, Hery Supriyono, Jupriyadi, Prim Haryadi, Subiharta, Suharto, Suradi, dan Yohanes Priyana.

Selanjutnya, untuk Kamar Perdata terdapat enam peserta yang dinyatakan lolos, yakni Berlian Napitupulu, Ennid Hasanuddin, Fauzan, Haswandi, Mochammad Hatta, dan Raden Murjiyanto. Sedangkan untuk Calon Hakim Agung untuk Kamar Militer, yakni Brigadir Jenderal TNI Slamet Sarwo Edy, Brigjen TNI Tama Ulinta Boru Tarigan dan Brigjen TNI Tiarsen Buaton.