Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), turut merespons terkait usulan dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk menghapuskan jabatan gubernur di Indonesia. Menurut RK, usulan yang dilontarkan Cak Imin sejatinya harus dijawab oleh rakyat.

"Pertanyaan itu yang paling bijak adalah dijawab oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan tanya kepada rakyat. Eksistensi gubernur, wali kota, presiden, dan partai dahulu juga diputuskan sesuai aspirasi rakyat," kata RK di Hotel Santika Medan, Selasa (31/1).

RK menilai usulan meniadakan jabatan gubernur juga harus ada kesepakatan dari rakyat. Pasalnya, partisipasi rakyat diperlukan dalam setiap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pembangunan negara.

"Kalau mau ada perubahan-perubahan silakan karena negara ini dibangun oleh kesepakatan. Kesepakatan tertinggi datang dari rakyat," ujarnya.

Menurut RK, bentuk-bentuk yang bisa ditanyakan kepada rakyat terkait usulan meniadakan jabatan gubernur bisa dalam upaya referendum.

"Bentuknya bisa referendum. Nanti kalau rakyat memutuskan iya. Ya dibuat kesepakatan baru. Kalau rakyat tetap membutuhkan karena merasakan manfaat yang luar biasa jadi harus dihormati. Kesimpulannya bertanya kepada rakyat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur di Indonesia dihapus. Dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.

Bukan hanya itu, Cak Imin juga menilai sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Selain itu, kata Cak Imin, pemilihan gubernur terlalu melelahkan dalam pelaksanaannya.