Cak Imin Harap Mendikbud Nadiem Tidak Di-Reshuffle, Minta Akur dengan NU-Muhammadiyah
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa berhubungan baik dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar juga meminta Mendikbud segera berkunjung ke NU dan Muhammadiyah agar dapat terjadi suatu komunikasi yang menghilangkan kesalahpahaman selama ini.
"Saya minta kepada Mendikbud, datanglah ke Pengurus Besar NU, datanglah ke Muhammadiyah, setidaknya terjadi suatu komunikasi," kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/7).
Menurut ketua umum PKB itu, pemerintah pasti memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lain dalam bidang pendidikan. Supaya terwujud apa yang dicita-citakan pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam membangun kerja sama, tentu diperlukan kesepahaman. Untuk membangun kesepahaman itu, kata Cak Imin, penting untuk membangun silaturahmi dan berkomunikasi.
"Saya dukung Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan) untuk berbuat dan menata sungguh-sungguh pendidikan, tapi jangan lupa kita butuh persamaan," kata Cak Imin.
Cak Imin juga berharap Nadiem Makarim tidak dulu diganti atau terkena perombakan kabinet (reshuffle).
Menurut dia, Nadiem baru saja mulai bekerja menata pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Jangan dulu diganti, tapi Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan), tolong turun. Komunikasi agar terselesaikan," pungkas Cak Imin.
Mendikbud Nadiem Makarim mendapat sorotan terkait Program Organisasi Pendamping (POP). PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari POP yang diluncurkan Kemendikbud. Mereka mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana POP serta kejanggalan dalam proses verifikasi.
Nadiem sendiri menyatakan akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap program tersebut.
"Kemendikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NU dan Muhammadiyah Berharap Pemilu Berjalan Kondusif: Apapun Hasilnya Kita Terima
NU dan Muhammadiyah berharap rakyat bisa menerima apapun hasilnya
Baca SelengkapnyaMahfud Ajak Kiai Hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Persatuan NKRI
Mahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menag Yaqut Ingin KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, DPR Ingatkan Soal Regulasi
Rencana tersebut harus dibarengi dengan regulasi dan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni.
Baca SelengkapnyaTernyata Ada Instansi Pemerintah Tak Buka Rekrutmen CPNS Selama 7 Tahun
Nantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca SelengkapnyaKetum Muhammadiyah Minta Capres-Cawapres dan Pendukung Harus Siap Kalah
Haedar mengatakan menjadi pemimpin negara bukan suatu hal yang ringan karena harus mengurusi sangat banyak hal.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaKH Marzuki Mustamar Dicopot dari Posisi Ketua PWNU Jatim, PBNU: Tidak Terkait Pilpres
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencopot KH Marzuki Mustamar dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaCak Imin Sindir Pencopotan Ketua PWNU Jatim: Pengurus PBNU PNS Saja
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai pencopotan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur merugikan PBNU.
Baca Selengkapnya