Merdeka.com - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Namun, kesejahteraan para petani harus tetap diperjuangkan.

Pengamat Pertanian Khudori, mengatakan, ada banyak faktor yang memengaruhi krisis pangan terjadi atau tidak. Belajar dari krisis pangan yang pernah terjadi pada 2008 dan 2011, beberapa faktor pemicunya dapat diketahui.

Seperti produksi pangan, terutama serealia, di negara-negara produsen dan eksportir utama merosot lalu diikuti penurunan suplai ke pasar dunia.

“Langkah ini biasanya diikuti pembatasan, bahkan penutupan, ekspor oleh negara eksportir pangan. Pasar biasanya panik. Kalau diikuti spekulasi, kenaikan harga bisa tidak terkendali,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/6).

Dia menjelaskan ada beberapa strategi jangka pendek yang bisa dilakukan. Pertama,optimalisasi dan intensifiksi sawah. Menurut mantan anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan ini, ada yang harus menjadi catatan dan garis tebal. Yaitu Negara tidak boleh hanya mengurus produksi. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah mengurus kesejahteraan petani.

“Nah, soal kesejahteraan petani ini, saya berharap besar kepada Cak Imin bisa memperjuangkannya,”ujarnya.

Khudori mengungkapkan, Cak Imin sudah berkeliling ke desa-desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Ketua Umum PKB itu pasti sudah menangkap apa masalah krusial di desa adalah kemiskinan.

Soal formula, mekanisme, dan model kebijakan untuk mensejahterakan petani harus dibicarakan sampai tingkat detail.

"Yang lebih penting dari itu adalah komitmen untuk mensejahterakan petaninya. Saya menitipkan pekerjaan rumah penting itu ke Gus Imin," terangnya.

Selain itu, optimalisasi dan intensifikasi lahan sawah memang amat krusial. Dari luas baku sawah saat ini sebesar 7,4 juta hektare, kata Khudori, produktivitasnya masih terbuka digenjot. Selain kepastian ketersediaan air, perlu penggunaan bibit unggul dan pemulihan kesuburan lahan.

Langkah kedua, dia menerangkan, pengembangan pangan lokal. Khudori menilai, kesalahan selama ini karena pemerintah mendorong pangan masyarakat monolitik ke satu komoditas, yakni beras. Padahal, negara ini memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa. Di masa lalu, pangan lokal itu terbukti membebaskan warga setempat dari kelaparan selama turun temurun.

Upaya diversifikasi pangan, kata dia, gagal karena pangan alternatif yang dijadikan pengganti beras tidak berkembang. Pangan alternatif itu tetap sulit didapatkan, harganya mahal, dan miskin sentuhan teknologi. Menurut Khudori, diversifikasi sebaiknya dimulai dengan cara serius mengurus pangan lokal. Pemimpin daerah menjadi tumpuan penting, selain pemerintah pusat.

Khudori menyarankan, saat berkeliling ke berbagai desa di Nusantara agar Gus Muhaimin bisa meyakinkan pemerintah daerah dan masyarakat bahwa inilah saatnya mengembangkan pangan lokal. Pemerintah daerah, kata Khudori, bisa memulai dengan menetapkan cadangan pangan daerah dengan pangan lokal.

"Dengan langkah ini, pangan lokal akan mendapat dukungan penuh," ujarnya.

Apabila masing-masing daerah bisa mengembangkan pangan lokal, urai Khudori, tekanan kepada pemerintah pusat untuk menyediakan beras dalam jumlah besar akan menurun.

Pangan lokal yang beragam juga membuat daerah-daerah lebih resiliens terhadap guncangan. Ketika terjadi krisis pangan, kata Khudori, secara nasional Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi.

Di level pusat, jelas Khudori, Gus imin bisa berkontribusi di DPR melalui lahirnya regulasi-regulasi yang mendorong pengembangan pangan lokal.

"Besar harapan saya Gus Muhaimin bisa menjadi pejuang terdepan bagi tegaknya kedaulatan dan ketahan pangan nasional," tutup dia.