Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Agustiawan Selasa (4/2) kemarin, menjadi saksi pada persidangan terdakwa kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat sidang, Karen mengaku telah meralat keterangan di BAP hasil pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Mendapat keterangan seperti itu, Wakil Ketua KPK , Bambang Widjojanto menjelaskan, bahwa seorang saksi memang diperbolehkan mengganti keterangannya. Namun, hal itu perlu didasari alasan yang jelas.

"Saya jawab dari hukum acara saja ya. Seorang saksi itu boleh saja mencabut keterangannya, tapi pencabutan itu harus ada dasar rasionalitasnya," kata Bambang di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (5/2).

Dia menambahkan, pencabutan yang tidak didasarkan rasionalitas, maka biasanya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, akan tetap dipakai keterangan sesuai dalam BAP. "Karena nanti kan akan dihubungkan dengan saksi-saksi yang lain," jelasnya.

Kedua, lanjut Bambang, pencabutan keterangan itu nantinya akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Terakhir, bisa saja terjadi seperti dalam kasusnya Rusli Zainal (RZ) yang ditetapkan menjadi tersangka lantaran memberikan keterangan palsu.

"Jadi kemungkinannya masih luas, saya enggak mau ambil satu angle saja. Jadi dalam pengalaman KPK , ada yang kaya RZ ada juga yang tidak seperti itu. Kalau dalam kasus RZ, dia memang sudah keterlaluan sekali, sampai hakimnya bilang 'Anda sudah berbohong'," ungkap Bambang.

Dalam persidangan Rudi, saat menjadi saksi, Karen juga dicecar oleh ketua majelis hakim, Amin Ismanto. Terutama mengenai anak buahnya yang dipanggil politikus Partai Demokrat di DPR, Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun.

Menanggapi hal itu, Bambang menyayangkan kalau dirinya tidak bisa hadir saat persidangan Karen. "Sayang aku nggak datang. Kalau disuruh menduga-duga aku nggak bisa," terangnya.

Seperti diketahui, pada persidangan kemarin, Amin Ismanto menanyakan isi berkas acara pemeriksaan (BAP) Karen yang menyebut dua direktur di Pertamina , yakni Afdal Bahaudin dan Hanung Budya pernah dipanggil oleh Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun.

"Pernah enggak dilapori?" tanya Amin ke Karen.

Mendapat pertanyaan itu, Karen mengatakan, dirinya sudah meralat keterangan di BAP hasil pemeriksaan di KPK itu. Perempuan bernama lengkap Galaila Karen Kardinah itu beralasan, dirinya tidak mengetahui secara langsung saat Afdhal dan Hanung dipanggil Sutan.

"Saya sudah ralat dalam BAP selanjutnya, segala sesuatu yang tidak saya alami tidak saya sertakan dalam BAP selanjutnya," ucap Karen.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK , Riyono menanyakan laporan ke Karen dari Hanung dan Afdal usai bertemu Sutan dan Jhonny Allen. Namun, Karen kembali mengaku tidak pernah menerima laporan.

Dalam BAP tertanggal 8 November 2013, Karen mengakui ada orang lain yang meminta uang kepadanya selain Sekjen ESDM, Waryono Karno. Menurut Karen, dua anak buahnya, Afdal dan Hanung pernah dipanggil oleh Sutan dan Jhonny Allen.

Dalam BAP, istri Herman Agustiawan itu mengungkapkan bahwa Hanung dan Afdal diminati sejumlah uang terkait penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan pada 2011, 2012, dan 2013.

Terkait penetapan APBN-P 2011, Karen memaparkan, Afdal dan Hanung dipanggil oleh Jhonny Allen dan Sutan Bhatoegana ke ruangan Komisi VII di gedung DPR RI Jakarta, dalam rapat asumsi makro APBN 2012. Jhonny meminta ke Afdel dan Hanung untuk memberikan komisi Rp 1 per liter untuk volume bahan bakar minyak PSO/BBM subsidi. Bahkan, Jhonny mengancam bakal mengakhiri karir keduanya jika permintaannya tidak dikabulkan.

Sementara, pada 2012, Direktur Gas PT Pertamina , Hary K, dan Hanung juga pernah dipanggil oleh Jhonny Allen dan Sutan Bhatoegana untuk datang ke Komisi VII DPR. Dalam BAP itu Karen mengatakan, Jhonny Allen meminta komisi dari setiap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.

Menurut Karen, dua anak buahnya itu juga diancam akan diberhentikan jika tidak memberikan komisi itu. Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, tutur Karen, Pertamina akhirnya mendapatkan pengurangan alokasi untuk pembangunan SPBG.