Buya Syafii: Bicara Pemakzulan Saat Pandemi Corona Menambah Beban Rakyat

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii mengatakan, dalam situasi yang berat tidak bijak jika sekelompok orang mengaitkan pemakzulan presiden dengan kebebasan berpendapat dan konstitusi.

"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas." ujar Buya Syafii dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Dia mengkritik pihak yang bicara pemakzulan presiden dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Buya Syafii khawatir cara demikian menambah beban masyarakat, hingga menimbulkan gesekan dan polarisasi.

"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," ucapnya.

Situasi Saat Ini Sangat Berat

Menurut Buya Syafii, dalam situasi berat seperti saat ini perlu saling bahu membahu mencari jalan keluar dan menenangkan publik.

"Dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia, kita semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis," kata dia.

Din Syamsuddin Bicara Pemakzulan

Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin mengungkapkan, ada tiga syarat untuk memakzulkan kepala negara. Tiga syarat ini merujuk pada pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Syarat pertama, tidak adanya keadilan. Pemimpin bisa dimakzulkan bila tidak bisa berlaku adil, misalnya hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya.

"Prinsip freedom menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, kepemimpinan yang tidak adil terutama jika kepemimpinan itu membahayakan kepentingan bersama seperti melawan konstitusi," kata Din.

Syarat kedua, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu, ketika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Pemimpin tersebut juga tidak memberi ruang bagi dunia akademik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman akademik, pemberangusan mimbar akademik itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa," jelas Din.

Terakhir, pemimpin bisa dimakzulkan ketika dia kehilangan kewibawaan dan kemampuan memimpin, terutama dalam masa kritis. Terlebih, jika dalam situasi kritis, pemimpin mudah didikte atau ditekan orang di sekelilingnya atau pihak luar.

"Seorang pemimpin itu akan dilihat saat situasi kritis, bisakah dia memimpin? Maka oleh para ulama mengatakan bisa dimakzulkan jika seorang pemimpin tertekan oleh kekuatan-kekuatan lain, terdikte kekuatan-kekuatan lain, terdikte oleh orang baik warga atau orang terdekatnya untuk bisa menjalankan kepemimpinannya," papar Din.