Merdeka.com - Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang rutin diperingati setiap tanggal 31 Mei mendapatkan penolakan dari para buruh rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Para buruh menilai kampanye antitembakau berdampak terhadap kondisi perekonomian mereka.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan-Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Waljid Budi Lestarianto menilai kampanye Hari Tanpa Tembakau ini memicu penurunan produksi rokok dan berdampak pada pendapatan para buruh rokok.

Waljid menuturkan, tembakau dan olahannya hingga saat ini di Indonesia belum menjadi barang atau produk yang dilarang pemerintah, sehingga perayaan Hari Tanpa Tembakau seharusnya tidak ada.

"Kalau tembakau itu masih boleh ditanam, masih boleh diproduksi, dikonsumsi mengapa ada peringatan itu (Hari Tanpa Tembakau). Kami meminta pemerintah melarang peringatan itu. Kecuali jika pemerintah telah menetapkan tembakau itu sebagai barang yang dilarang seperti ganja," tegasnya.

Pemerintah Dapat Keuntungan

Waljid menjabarkan alasan lain Hari Tanpa Tembakau harus ditolak, karena pemerintah mendapatkan sejumlah keuntungan dari tembakau maupun hasil olahannya. Waljid menuturkan selama ini hasil dari 70 persen penjualan rokok diambil pemerintah dalam bentuk cukai. Jumlah pemasukan masih ditambah dengan PPN 11 persen dan penerimaan daerah 10 persen.

"Dana dari cukai selama ini dinikmati oleh pemerintah. Ini dipakai untuk menambal kekurangan anggaran pemerintah, seperti untuk menalangi BPJS. Kalau pemerintah masih mengandalkan dana dari cukai sebaiknya Hari Tanpa Tembakau ini dilarang di Indonesia," ungkap Waljid.

Waljid menilai kampanye Hari Tanpa Tembakau mengurangi produksi hasil olahan tembakau di pabrik-pabrik. Hal itu membuat khawatir para pekerja-pekerja di sektor olahan tembakau.

"Ada 6 pabrik rokok di DIY. Total buruhnya ada hampir 5.000 orang. Sementara untuk lahan pertanian tembakau di DIY ada ratusan hektare. Kalau tembakau dilarang terus, bagaimana nasib mereka," papar Waljid.

Solusi untuk Buruh

Dia menantang para aktivis antitembakau maupun pemerintah untuk mengeluarkan roadmap tentang tembakau dan industrinya. Roadmap ini, sambung Waljid, misalnya berisi rancangan larangan tentang tembakau 10 tahun mendatang.

"Misalnya 10 tahun atau 15 tahun mendatang tembakau dilarang. Beri buruh-buruh ini keterampilan lain selain melinting rokok, misalnya. Kalau mereka mau pindah ke garmen bisa diajarkan menjahit, atau mereka diberi keterampilan untuk membuka UMKM sendiri, sehingga kalau tembakau dilarang dan pabrik tutup para buruh ini masih punya penghidupan dan penghasilan," tegasnya.

"Kita perlu win-win solution. Jangan cuma teriak antitembakau saja tapi nasib buruh-buruh di pabrik rokok ini juga dipikirkan masa depannya. Intinya soal tembakau atau tidak, buruh punya kepastian untuk bekerja dan memiliki upah yang layak. Terserah mau kerja di pabrik rokok atau di mana pun," imbuh Waljid.

Waljid menambahkan dirinya dan buruh-buruh rokok sebenarnya ingin berdiskusi dengan orang-orang dari bidang kesehatan. Namun setiap kali ingin berdiskusi, sambungnya, niat mereka tak pernah menanggapi.

"Kita senang kalau diajak diskusi. Selama ini teman-teman kesehatan belum pernah diskusi dengan kami. Kami sering undang tapi mereka nggak pernah datang. Kalau seperti ini kan tidak ada titik temu. Maka dari itu lebih baik Hari Tanpa Tembakau ini dilarang saja perayaannya di Indonesia karena tidak menyelesaikan masalah buruh pabrik rokok," pungkas Waljid.