Buron 3,5 Tahun, Terpidana Kasus Korupsi Sarana Air Minum di Toba Ditangkap

Kamis, 13 Januari 2022 17:39 Reporter : Uga Andriansyah
Buron 3,5 Tahun, Terpidana Kasus Korupsi Sarana Air Minum di Toba Ditangkap Ilustrasi borgol. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) menangkap terpidana yang buron selama 3,5 tahun yakni Juara Pangaribuan. Juara kala itu menjabat Direktur PT Karya Bukit Nusantara dalam perkara korupsi pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, tahun anggaran 2007.

Asintel Kejati Sumut, Dwi Setyo Budi Utomo, mengatakan Juara ditangkap di rumahnya di Gang Madirsan Ujung, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Kamis (13/1).

"Saat ditangkap terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung kami bawa ke Kejati Sumut untuk selanjutnya diserahkan ke Cabang Kejaksaan Negeri Toba di Porsea," ujarnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 pada 24 Maret 2016, menerima tuntutan, dan mengabulkan jaksa. Bahkan menaikkan tuntutan jaksa menjadi 5 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan.

"Terpidana ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 31 Juli 2018. Selama selama pelariannya Juara berada di Medan, dan Tanjung Morawa membuka usaha cuci kendaraan bermotor. Sebelumnya, jaksa menuntut terpidana 4 tahun penjara, dan divonis hakim Pengadilan Tipikor Medan 1,6 tahun," paparnya.

Kasus korupsi ini berawal saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 1,87 miliar yang dikerjakan oleh PT Karya Bukit Nusantara. Namun, Juara malah menyerahkan seluruh pekerjaan kepada TS yang saat ini masuk dalam DPO.

Dalam perkara korupsi ini, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni DRS, GN, dan AM, telah menjalani hukuman. Sedangkan, Juara baru ditangkap, dan TS masih buron.

"Perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu, dan volume pekerjaan enggak sesuai dengan kontrak. Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKP) Perwakilan Sumut senilai Rp 519 juta, dan telah dibayarkan ke kas negara," pungkas Dwi. [lia]

Baca juga:
KPK Dalami Modus Suap dalam OTT Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur
Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT KPK di Mal Jakarta
Demokrat Sesalkan Kadernya Terjerat OTT KPK
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud Ditangkap KPK di Jakarta
KPK Panggil Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Terkait Kasus Suap Dodi Reza
Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Capai Rp36,7 Miliar

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus Korupsi
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini