Merdeka.com - Dalam peringatan hari pendidikan tanggal 2 Mei 2016, Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah melakukan terobosan dengan meluncurkan Kartu Pintar Purbalingga (KPP). Bupati Purbalingga, Tasdi, menyatakan KPP berbeda dengan 'kartu sakti' Presiden Jokowi alias Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik pemerintah pusat.

"Kalau KIP memberikan bantuan kepada anak yang sudah sekolah, tetapi kalau KPP merupakan bantuan kepada anak usia sekolah yang belum sekolah," kata Tasdi, Senin (2/5).

KPP, jelas Tasdi, diberikan kepada calon siswa untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan syarat berasal dari keluarga miskin. Bantuan yang diberikan tersebut sebanyak Rp 1 juta untuk calon siswa SD dan Rp 1,5 juta untuk calon siswa SMP.

Ia berharap, uang tersebut dipergunakan untuk membeli pakaian, sepatu, tas dan buku sebagai modal bersekolah. Lebih jauh, Tasdi mengemukakan, berdasar data tingkat keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar sudah mencapai 96 persen dan tingkat menengah pertama masih 96 persen.

"Masih ada empat persen usia anak 7-12 tahun yang belum masuk SD dan ada usia 12-16 tahun tidak masuk SMP," ujarnya.

Dengan KPP, Tasdi berharap adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dari unsur pendidikan. Ia mengemukakan, angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,3 tahun, artinya lulus SD ditambah satu tahun tiga bulan.

"Sehingga KPP ini untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan tahun ini kita anggarkan Rp 3 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika masih belum tercover semua pada tahun 2016, maka pada tahun 2017 akan ditambah anggarannya.