Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Didakwa Terima Rp 1,6 Miliar dari Rekanan

Senin, 8 April 2019 15:28 Reporter : Yan Muhardiansyah
Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Didakwa Terima Rp 1,6 Miliar dari Rekanan Bupati nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu (49), mulai diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (8/4). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwanya menerima Rp 1,6 miliar dari kontraktor.

Dakwaan disampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Azis. "Bahwa terdakwa Remigo Yolando Berutu ... telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang melalui David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring (berkas perkara terpisah) seluruhnya Rp 1.600.000.000 dari beberapa rekanan," kata Mohamad Nur Azis, JPU KPK, dalam dakwaannya.

Sebanyak Rp 720 juta dari uang itu diperoleh dari Dilon Bacin, Gugung Banurea, dan Nusler Banurea. Rp 580 juta dari Rijal Efendi Padang. Sementara Rp 300 juta dari Anwar Fuseng Padang.

JPU menyatakan, terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang itu dimaksudkan agar dia memberikan proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat kepada para rekanan tersebut. "Yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Bupati Pakpak Bharat," ucap Nur.

Perkara ini terkait pelaksanaan pelelangan terkait proyek-proyek di Kabupaten Pakpak Barat Tahun Anggaran (TA) 2018. Awalnya, pada 12 Desember 2017, Remigo mengangkat David Anderson Karosekalo sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Togap Pandapptan Tambunan sebagai Ketua Pokja ULP sekaligus merangkap anggota.

Sekitar akhir Desember 2017, bertempat di ruang rapat bupati, terdakwa memberikan arahan kepada seluruh anggota Pokja ULP agar membantu memenangkan perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Namun harus ada uang 'koin' sebesar 2 persen dari nilai kontrak di luar uang kewajiban atau 'KW' sebesar 15 persen yang selama ini sudah menjadi kebiasaan untuk mendapatkan proyek di lingkungan Dinas PUPR Pakpak Barat.

Arahan yang sama kembali disampaikan Remigo kepada anggota Pokja ULP dalam pertemuan sekitar April 2018 di rumah makan lesehan Pondok Santai di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumut.

Pada 2 Mei 2018, Remigo mengangkat David Anderson Karosekali sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Sekitar sebulan kemudian, dalam pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, terdakwa memberikan daftar paket pekerjaan beserta nama calon pemenang kepada David, antara lain:

Peningkatan Jalan Traju-Sumbul-Lae Mbilulu dengan nilai proyek sebesar Rp 2.037.140.000 dengan calon pemenang Anwar Fuseng Padang (CV Wendy).

Peningkatan/Pengaspalan Jalan Simpang Singgabur-Namuseng dengan nilai proyek Rp 5.193.201.000 dengan calon pemenang Nusler Banurea (PT Alahta); Pekerjaan Pengaspalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitelu dengan nilai proyek Rp 4.576.105.000 dengan calon pemenang Rijal Efendi Padang (PT Tombang Mitra Utama).

Setelah menerima daftar itu, David menyampaikan kepada masing-masing calon pemenang agar memberikan uang sebesar 25 persen dari nilai proyek anggaran, untuk diberikan kepala Remigo. Para rekanan menyanggupinya.

Kesanggupan rekanan ketiga proyek itu pun terealisasi. Remigo telah menerima uang melalui David dan Hendriko seluruhnya sebesar Rp 1.600.000.000.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," jelas Nur.

Seusai mendengarkan dakwaan, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Majelis hakim kemudian menunda persidangan. Sidang dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan jadwal setiap Senin dan Kamis.

Perkara ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Medan pada November 2018. Awalnya petugas KPK menangkap David yang membawa sebagian uang dari Rijal untuk diserahkan ke Remigo, sebelum akhirnya keduanya ikut ditangkap. [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini