Merdeka.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet pada Rabu, (27/3/2019) kembali berkoordinasi dengan pihak Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas rencana pemekaran di Mentawai dan intervensi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah 3T.

Pertemuan tersebut dihadiri Asisten I Devi Kurnia, Kabiro Pemerintahan Iqbal Ramadi Payana, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Staf ahli pemerintahan Nurdin, Kadis Disparpora Mentawai Joni Anwar, Sekretaris Bappeda Mentawai, Nazifah Kabag Pemerintahan Narman Ulian, Kabag Hukum Serieli BW, dan Kepala BPBD Mentawai Novriadi.

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet berkoordinasi dengan Kemenko PMK ©2019 Merdeka.com

Dalam rapat pembahasan pemekaran desa di Mentawai, Devi Kurnia Asisten I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan permohonan Pemda Mentawai terkait pemekaran desa kembali mereviewnya.

Diakuinya permohonan pemekaran desa dari 43 diusulkan menjadi 83 desa tersebut memang sudah sangat lama sejak 2015 hingga pada 2019 baru direspon Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Alasannya rentang waktu yang cukup lama tersebut disebabkan jumlah penduduk tidak terpenuhi. "Kalau ini kita berpatokan kapan jadinya pemekaran desa di Mentawai," kata Devi Kurnia pada rilis pertemuan dengan Kementerian pada Rabu, (27/3/2019) kemarin.

Pada kesempatan ini Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet memaparkan tujuan pemekaran desa dari 43 desa menjadi 83 desa, serta alasan mengapa percepatan pemekaran desa.

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet berkoordinasi dengan Kemenko PMK ©2019 Merdeka.com

Bahwa proses pemekaran desa di Mentawai kata Bupati sudah sangat lama dimulai atau digagas sejak 2014 namun pada 2019 kementerian kemudian merespon prosesnya.

"Kenapa saya harus berharap pemekaran desa pertama adalah agar terbuka akses di setiap kampung atau dusun yang jauh ditempuh, lalu masyarakat kami di Mentawai itu terpencar-pencar sehingga untuk menempuh jarak dari dusun ke pusat desa membutuhkan waktu yang sangat jauh," kata Bupati dalam penyampaian pemaparan di Kementerian.

Percepatan pemekaran desa di Mentawai dimaksudkan dengan kondisi Mentawai yang aksesnya cukup jauh dari daerah satu dengan yang lain percepatan pembangunan dapat dilakukan secara merata baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM.

"Bagaimana mungkin masyarakat terlayani oleh pemerintah dengan kondisional seperti ini, kita bicara salah satu cara percepatan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan adalah pemekaran harus dilaksanakan," kata Bupati.

Bupati Mentawai termotivasi dengan daerah lain seperti Nias yang juga daerah kepulauan seperti Mentawai yang sudah jauh lebih maju bahkan sudah menjadi 4 kabupaten.

"Selama 73 tahun Indonesia merdeka belum ada orang Mentawai yang bekerja di kantor gubernur atau pun di Kementerian, dibanding Nias dengan kita jauh, secara wilayah Mentawai sangat luas tetapi mereka sudah empat kabupaten, mereka sudah ada yang jadi profesor, jadi menteri, nah ini menjadi pedoman kita bahwa Nias sangat maju dibanding Mentawai yang kaya dengan alam, artinya pemekaran itu sangat penting untuk percepatan membangun masyarakat," ujar Yudas.

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet berkoordinasi dengan Kemenko PMK ©2019 Merdeka.com

Yudas juga menyampaikan bahwa menurut data Mentawai tingkat kemiskinan sangat tinggi tetapi pengangguran rendah.

"Saya berharap ini bisa diwujudkan pemekaran desa ini karena dengan cara ini kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat baik secara sosial dan secara ekonomi menuntaskan kemiskinan," kata Yudas.

Kemudian pemekaran desa di Mentawai dapat menjawab penggunaan anggaran desa lebih efektif,serta bisa meratanya pembangunan setiap desa atau dusun.

Pihak Kementerian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi, mengatakan pada prinsipnya setuju dengan percepatan pembangunan, selain pemekaran desa juga akan kaji cara-cara cepat untuk membangun agar terentas dari kemiskinan dan ketertinggalan Mentawai.

"Untuk tahapannya kita ada rakor di tingkat eselon II untuk membahas usulan ini dan mengkaji kemungkinan pemekaran ini, lalu selanjutnya rapat eselon di tingkat eselon I dibahas di tingkat dirjen kita akan bahas bersama kita akan laksanakan secara maraton, saya juga minta untuk ketemu dan rapat di Sumbar dan meminta kajian dari Unand soal pemekaran desa di Mentawai dan masalah ini harus tuntas paling lambat tiga bulan ke depan sudah tuntas," kata Sonny.

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet juga meminta pihak Kementerian membentuk tim untuk datang ke Mentawai untuk melihat kondisi Mentawai dari pinggiran, supaya tau kenapa Pemda Mentawai harus berjuang untuk pemekaran desa.