Merdeka.com - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur, masih berstatus buron. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburunya.

"DPO (Ricky Ham Pagawak) masih terus dilakukan pencarian," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip Senin (7/11).

Meski Ricky Ham Pagawak belum ditangkap, namun tim penyidik KPK telah merampungkan berkas penyidikan tiga tersangka penyuap Ricky Ham Pagawak. Mereka yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang, Direktur PT BAP Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding.

Ali mengatakan, pada Jumat, 4 November 2022, tim penyidik KPK sudah menyerahkan berkas ketiga tersangka kepada tim jaksa penuntut umum.

"Tahap II (penyerahan berkas) tersebut dilaksanakan karena berkas perkara penyidikan untuk tiga tersangka dinyatakan lengkap oleh tim jaksa," kata Ali.

Ali menyebut, ketiganya masih akan menjalani penahanan hingga 23 November 2022. Untuk Simon dan Jusieandra masih akan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sementara Marten ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," kata Ali.

Diduga Terima Rp24,5 Miliar

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

Empat tersangka tersebut yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang, Direktur PT BAP Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding.

Ricky Ham Pagawak diduga menerima suap sebesar Rp24,5 miliar dari tiga tersangka lainnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menjadi buronan. Dia masuk dalam dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

"Benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam DPO," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

KPK menduga Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak kabur dari panggilan paksa tim penyidik lembaga antirasuah dibantu oleh orang-orang terdekatnya.

"Orang-orang terdekat tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian tersangka," ujar Ali.

Ali mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan pihak-pihak yang diduga turut membantu pelarian Ricky Ham. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mengetahui lokasi buronan itu.

"Untuk mengungkap keberadaan tersangka dimaksud," kata Ali.

KPK meminta semua pihak membantu tim penyidik lembaga antirasuah menemukan Ricky Ham Pagawak.

"KPK meminta para pihak tidak membantu tersangka (Ricky) melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakan hukum secara sengaja," ujar Ali.

Ali mengatakan pihaknya tidak segan menjerat pidana pihak yang membantu pelarian Ricky Ham. Dia juga memastikan bakal menerapkan Pasal 21 UU Tipikor kepada pihak yang turut membantu menyembunyikannya.

"Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," ujar Ali.

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com.