Bupati Jeje Bujuk Husein Ali Tetap Mengajar: SMPN 2 Pangandaran Butuh Guru Kesenian

Merdeka.com - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani, guru PNS SMP di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (11/5). Usai pertemuan itu, Jeje menyebut tetap ingin Husein mengajar di Pangandaran.

Jeje mengatakan bahwa kehadiran Husein sebagai guru sangat dibutuhkan dengan kurangnya pengajar PNS di Pangandaran. Apalagi di tempatnya mengajar, sekolah tersebut tidak ada PNS guru kesenian lainnya selain Husein.

"Pengadaan CPNS ini kebutuhan di Pangandaran, bahwa kita butuh PNS. Apalagi SMPN 2 Pangandaran tidak ada guru kesenian, kita membutuhkan itu," kata Jeje.

Janji Usut Dugaan Pungli dan Intimidasi Terhadap Husein Ali

Dengan prosesnya seleksi yang cukup panjang itu, menurutnya, sudah terpilih ASN yang mumpuni dengan standar nilai dan lainnya. Dan hingga saat ini, diakuinya, Pangandaran masih kekurangan sekitar 600 guru, setelah dilakukan proses seleksi hingga 2022.

Usai bertemu dengan Husein, Jeje mengatakan bahwa dirinya mendengarkan langsung tentang apa yang terjadi. Keterangan Husein juga langsung diklarifikasi Jeje ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pangandaran.

"Tunggu saja setelah pertemuan kedua, ingin Husein tetap mengajar di Pangandaran, kita diskusi, kita akan ngomong dari hati ke hati," ujar dia.

Adapun kaitan dengan pengunduran diri yang diajukan Husein, menurutnya hal tersebut harus ada aspek legal darinya sebagai Bupati Pangandaran. Sampai saat ini, status Husein masih PNS karena pengajuan pengunduran diri itu belum sampai kepadanya.

Dengan segala yang terjadi, menurut Jeje, hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. "Jangan bermain-main pungli jutaan, ratusan ribu saja masih harus kita klarifikasi. (Kasus Husein) jadi momen perbaikan di Pangandaran," ucap Jeje.

Jeje menyebut akan melakukan klarifikasi terkait dugaan intimidasi hingga pungutan liar dan pemotongan gaji dialami Husein.

"Kita akan gunakan seluruh instrumen yang ada untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Jeje.

Adapun kaitan dengan penonaktifan Kepala BKPSDM, menurut Jeje, saat ini statusnya masih menunggu hasil klarifikasi. Itu karena dirinya juga akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk yang meminta uang.