Bupati Ipuk Mulai Berkantor di Desa, Garap Percepatan DD/ADD hingga Bedah Rumah
Merdeka.com - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengawali hari kerja pertamanya dengan program "berkantor di Desa". Ipuk berkantor di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Senin (1/3).
"Bismillah. Hari ini kita akan memulai program berkantor di Desa. Giliran dengan wakil bupati, kami keliling berkantor di desa, mencari masalah dan memberi solusi secara bertahap," ujar Ipuk.
Di Desa Bayu, Ipuk berkegiatan dari pagi sampai sore, dengan jeda dua jam untuk menjemput dan mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ipuk menggelar rapat online dan offline dengan para camat, kepala desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan dan desa untuk membahas percepatan penyaluran dana ke desa sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal.
Ipuk membahas percepatan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Berbagai problem sosial juga dibahas dan dicari solusinya, mulai bedah rumah, warga sakit, dan masalah pertanian.
"Terima kasih seluruh camat, kepala desa, dan BPD yang hadir virtual. Upaya-upaya percepatan penyaluran dana ke desa ayo dilakukan bareng-bareng. Saya sudah minta ke Pak Kus (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi) untuk asistensi intensif," ujar Ipuk.
"Ini ada kecamatan yang semua desanya belum entry. Tolong pak camat ini benar-benar turun ke desa, lalukan pendampingan, koordinasi dengan dinas," imbuh Ipuk.
Dia mengatakan, percepatan penyaluran dana ke desa sangat penting sebagai instrumen pemulihan ekonomi.
"Semakin cepat dana tersalurkan, semakin cepat program-program bergulir di desa, semakin cepat pula ada peningkatan perputaran uang di masyarakat desa. Konsumsi rumah tangga warga akan meningkat. Itu kunci pemulihan ekonomi," ujarnya.
Bupati Ipuk juga menekankan instruksi Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberi fokus pada percepatan pencairan dana ke desa
"Presiden Jokowi dan Gubernur Ibu Khofifah menekankan untuk segera memproses penyaluran dana ke desa. Bulan Maret ini setidaknya 40 hingga 60 persen dana desa harus telah dicairkan," terang Ipuk.
Ipuk membeberkan, total anggaran pemerintah yang turun ke desa di Banyuwangi pada 2021 sebesar Rp 413,489 miliar. Dana itu terdiri atas Dana Desa Rp 220,08 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 172,395 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah Rp15,616 miliar, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 5,396 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi menjelaskan, sudah ada 61 desa yang telah melakukan pencairan DD, ada 44 desa yang telah mencairkan ADD.
"Total anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 55 miliar. Proses terus berlangsung, hari ini bahkan tambah 12 desa yang sudah mencairkan. Kami terus kerja keras, siap memenuhi instruksi Ibu Bupati agar semakin cepat penyaluran dana ke desa," ujarnya.
Selain membahas percepatan penyaluran dana ke desa, Ipuk juga mengecek berbagai hal di Desa Bayu. Mulai bedah rumah, warga sakit, UMKM, vaksinasi Covid-19, hingga masalah pertanian.
Desa Bayu sendiri dipilih karena menjadi lokasi yang menginspirasi hari jadi Banyuwangi yang selalu diperingati pada 18 Desember. Desa ini merupakan lokasi perang besar yang pernah terjadi antara warga Blambangan dan penjajah.
Perang tersebut dikenal dengan ‘Puputan Bayu", terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 silam. Perang ini disebut-sebut merupakan pertempuran terbesar yang membuat Belanda sangat kewalahan.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaMomen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RRU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Maksimal 2 Periode
Mulanya, Kepala Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR
Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR
Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.
Baca SelengkapnyaAjak Makan hingga Antarkan ke Rumah, Begini Momen Haru Polisi saat Bantu Pria Tua di Jalanan
Aipda Purnomo dikenal senang membantu masyarakat sekitar, termasuk pria paruh baya yang sedang mencari rongsokan di jalan ini.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya