Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Faida Cuti, Tensi Hubungan Politik Pemkab-DPRD Jember Mulai Mencair

Bupati Faida Cuti, Tensi Hubungan Politik Pemkab-DPRD Jember Mulai Mencair Pertemuan Plt Bupati Jember dengan pimpinan DPRD. ©2020 Merdeka.com/Muhammad Permana

Merdeka.com - Suasana politik di Jember mulai berubah. Terhitung sejak Jumat (26/09) lalu, bupati Jember, dr Faida resmi cuti selama 70 hari untuk mengikuti masa kampanye Pilkada 2020. Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati, KH Muqit Arief untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Sejumlah gebrakan dilakukan Muqit di hari Senin (28/09). Pada hari pertamanya bekerja secara efektif sebagai plt Bupati Jember tersebut, Muqit mengumpulkan sejumlah pejabat penting di Pemkab Jember untuk mengikuti apel pagi.

Dalam apel yang apel dimulai pukul 07.00 WIB itu, Muqit menegaskan seluruh jajaran Pemkab Jember harus menjaga netralitas dan profesionalitas selama Pilkada 2020.

Usai apel, Muqit memulai safari dengan berkunjung ke kantor DPRD Jember. Ini menjadi peristiwa langka, terutama sejak memanasnya hubungan Pemkab Jember dan DPRD. Dalam kunjungan tersebut, Muqit ditemui oleh seluruh pimpinan DPRD Jember.

"Saya ingin mencairkan suasana dan komunikasi dengan dewan. Sebenarnya, saya ingin mengundang DPRD Jember ke kantor saya, tetapi tidak ada salahnya saya mengawalinya dulu dengan berkunjung ke sini," ujar Muqit kepada awak media usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember.

Sejak awal menjabat pada tahun 2015, hubungan bupati Faida dengan DPRD memang kerap memanas. Bahkan, saat pelantikan DPRD Jember pada periode 2019-2024, Faida tidak hadir dan memilih menghadiri acara di ormas yang dekat dengan dirinya.

Padahal, DPRD Jember hasil pemilu 2019 lebih dari separuhnya adalah anggota baru. Sejak awal menjabat, Faida juga diketahui jarang melibatkan Muqit dalam pengambilan seluruh keputusan penting.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu, Muqit yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Mirfano juga membahas soal APBD 2020 yang macet, serta RAPBD 2021.

Kepada DPRD, Muqit juga menyatakan komitmennya untuk menaati arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki terlebih dulu susunan birokrasi di Pemkab Jember. Sebelumnya, masalah susunan birokrasi atau Kedudukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (KSOTK) ini menjadi salah satu pemantik pemakzulan terhadap bupati Faida.

"Kita sudah sepakat, yang lalu biarlah berlalu. Kita akan upayakan (pembahasan APBD 2020 dan RAPBD 2021) bisa sesimpel mungkin tapi tidak menabrak aturan. Kita sudah ketemu hati dan niat, waktu 70 hari ini akan saya kerjakan dengan benar-benar efektif," ujar alumnus Pondok Pesantren An-Nuqoyah, Sumenep itu.

Sebelumnya, DPRD Jember juga mensyaratkan agar pembahasan APBD 2020 harus didahului dengan perbaikan KSOTK, agar tidak menimbulkan masalah legalitas di kemudian hari. Terkait hal tersebut, Muqit menyatakan bahwa masalah pengembalian KSOTK bisa dilakukan dalam waktu singkat, tanpa berbelit-belit seperti sebelumnya.

"Proses menuju itu sudah berjalan. Ada beberapa peraturan bupati yang harus dicabut, tinggal mengundangkan saja. Konsultasi dengan Pemprov dan Kemendagri juga sudah berjalan kok," tambah Mirfano, Sekda Jember saat mendampingi Muqit.

Langkah Muqit yang bersedia memperbaiki komunikasi dengan legislatif di hari pertamanya bekerja secara efektif, disambut hangat pihak DPRD Jember. "Ini luar biasa. Kami bersyukur, bahwa kebekuan komunikasi eksekutif-legislatif selama bertahun-tahun bisa cair dengan kehadiran beliau di sini. Saya melihat, beliau ikhlas, tulus tanpa ada motif pencitraan dalam melakukan langkah perbaikan," ujar Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember dalam kesempatan yang sama.

Pihak DPRD Jember juga menyatakan siap untuk kerja maraton menyelesaikan APBD Jember 2002 serta RAPBD 2021. Jember saat ini tercatat sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang hingga hari ini belum memiliki APBD hasil kesepakatan eksekutif-legislatif.

"Kata kuncinya, kami sepakat untuk sesuai prosedur. Karena itu, kami mohon doa juga dari warga Jember mudah-mudahan komitmen yang luar biasa dari Pak Yai Muqit ini mendapat ridho dari Allah. Target kami secepatnya, kalau melihat waktu, mungkin 15-20 hari sudah selesai itu Perda (APBD 2020)," pungkas Itqon.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perjalanan Hidup De Gadjah: Tak Punya Cita-cita Terjun ke Dunia Politik, Kini Pimpin Gerindra Bali

Perjalanan Hidup De Gadjah: Tak Punya Cita-cita Terjun ke Dunia Politik, Kini Pimpin Gerindra Bali

Di jajaran Ketua-ketua partai politik di Bali, Made Muliawan Arya bisa disebut sebagai yang paling muda usianya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Baca Selengkapnya
Dua Pekan Kampanye di Jateng, Ini Alasan Ganjar

Dua Pekan Kampanye di Jateng, Ini Alasan Ganjar

Jawa Tengah termasuk medan pertempuran yang diperbutkan antar kandidat calon presiden.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya