Bupati Dedi sesumbar nasib buruh di Purwakarta sudah sejahtera

Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyebut jika kesejahteraan buruh sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal itu ia ungkapkan saat makan bersama para buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

"Selamat hari buruh, kami Pemkab Purwakarta merasa bahagia buruh Purwakarta sejahtera dengan UMK Rp 2.9 juta dan tertinggi Rp 3.7 juta dan lebih baik dibanding tahun-tahun lalu," ujar Dedi di Purwakarta, Minggu (1/5).

Meski begitu, kata Dedi, pemerintah masih belum tenang karena upah di Purwakarta masih timpang. Upah terendah untuk sektor garmen masih jauh dari harapan.

"Tapi kami juga sedih karena upah buruh di Purwakarta masih timpang, seperti pada sektor garmen Rp 2.3 juta dan khususnya pada para pekerja-pekerja informal yang upahnya tidak ada standarisasi,"

Selain itu, Dedi juga menyayangkan masih ada juga buruh yang yang harus diperhatikan yaitu buruh informal,yang menurutnya belum teradvokasi akan keberadaan mereka.

"Saya masih sedih adanya ketimpangan upah,seperti buruh rumah tangga, industri non formal, buruh serabutan harus mulai kita advokasi selain buruh informal juga harus kita perhatikan," ungkap Dedi.

Selain itu dalam sistem pengupahan Dedi juga memberikan saran agar ada sebuah lembaga yang mengatur KHL, di mana lembaga tersebut bersifat independen dan tidak ada kepentingan politis.

"Saya ada pandangan dalam menghitung KHL, harus ada sebuah lembaga yang kompeten dalam mengatur hal ini, karena dalam menghitung upah buruh jangan bersifat politis," ujarnya.

Dedi pun menegaskan bahwa sampai hari ini, pemkab Purwakarta akan terus berusaha meningkatkan fasilitas terutama kebutuhan bagi para buruh.

"Berapapun gaji buruh tidak akan apa-apa kalau ada inflasi, subsidi bagi buruh harus sudah menjadi fokus, kita upayakan menekan pengeluaran buruh, dengan terus tingkatkan pendidikan, tempat rekreasi, kita akan terus tambahkan," tutur Dedi.

Sedangkan menurut Ketua Sarikat Buruh FSPMI Purwakarta, Fuad BM, mengungkapkan bahwa dalam peringatan My Day hari ini para buruh tetap akan menolak kebijakan PP 78 dan menuntut pembubaran pengadilan hubungan industrial (PHI).

"Peringatan My Day kali ini kita tetap sepakat tolak PP 78 No 2015 tentang pengupahan yang sangat merugikan buruh, selain itu kita juga tuntut PHI di Bandung untuk dibubarkan,pasalnya setiap kita bersengketa berkaitan dengan PHK kita selalu kalah, bahkan persentasenya nol persen dan hasilnya selalu berbeda ketika kita kasasi ke MA," ujar Fuad.

Hal senada juga,diungkapkan oleh Agus Gunawan,ketua SPSI, selain menolak PP 78, para serikat yang berada dalam naungan SPSI sendiri akan tetap memperjuangkan para buruh garmen.

"Problem daerah yang upahnya lebih rendah bicara garment problem yang kita hadapi,bukan hanya sebatas membicarakan upah saja, tetapi bagaimana melindungi buruh, di tengah gencarnya bedol garmen yang pindah ke wilayah yang upahnya kecil," tuturnya.