Bupati Bone ancam pecat kepala sekolah jika ada plonco saat MOS
Merdeka.com - Dalam hitungan hari, tahun ajaran baru di semua sekolah kembali dimulai. Seperti biasa, untuk menyambut siswa-siswi baru, setiap sekolah menggelar masa orientasi siswa (MOS) untuk memperkenalkan lingkungan pendidikan yang akan mereka tempati.
Sayangnya, MOS yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan kerap disalahgunakan, tak jarang menjadi ajang perploncoan. Atas alasan itu, pemerintah secara serius memantau pelaksanaan MOS di seluruh Indonesia.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou menjadi salah satu kepala daerah yang sangat serius memantau pelaksanaan MOS di wilayahnya. Bahkan, dia mengancam akan memecat kepala sekolah (kepsek) yang melaksanakan MOS dengan cara perploncoan di tahun ajaran baru.
"Jika ada kepsek yang membiarkan kegiatan MOS akan saya pecat, karena ini bukan masanya lagi untuk saling balas membalas antar siswa melalui perploncoan," kata bupati, Sabtu (16/7), demikian dilansir Antara.
Menurutnya, jauh sebelum ada instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melarang MOS, Pemkab Bone Bolango sudah melarang sejak beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan seluruh siswa tidak merasa dirugikan dengan pelaksanaan MOS tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 59389/MPK/PD/TAHUN 2015 tentang Pencegahan Praktik Perploncoan, Pelecehan dan Kekerasan pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Kemudian seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, dan pemkab mengharapkan pada kegiatan yang bersifat positif. Sebab praktik perploncoan tersebut, tidak manusiawi dan menciptakan balas dendam bahkan merantai balas dendam.
"Jadi kalau siswa baru tahun ini diplonco, maka tahun depan pasti akan gantian melakukan plonco terhadap siswa baru yang masuk sekolah tersebut," tegas bupati.
Bupati mengatakan MOS yang digelar harus bersifat menggali kreativitas serta mendidik calon siswa untuk menanamkan mental yang baik menempa karateristik. Dia pun melarang keras bentuk perploncoan sekecil apapun, dan kalau dilanggar maka Kepsek akan menerima konsekuensinya.
"Jadi untuk kegiatan pengenalan siswa baru di sekolah jangan ada praktik-praktik maupun sistem perploncoan, saya tidak tolerir, saya akan beri teguran kepada Kepsek dan bahkan saya akan copot dari jabatannya sebagai Kepsek," tegasnya lagi.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Mau Diajak Bolos Sekolah hingga Kerap Diejek Temannya, Alasan Pelajar Ini Tuai Pujian Warganet
Meski kerap di-bully oleh temannya karena tak mau bolos sekolah, pria ini ungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaSosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub
Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaSempat Putus Sekolah hingga Berjualan Rokok dan Koran, Mantan Panglima ABRI Ini Terkenal Jujur Bersahaja
Sosoknya bukan orang ambisius yang menghalalkan segala cara demi mendapat jabatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
11 Kali Beraksi, Pembobol Spesialis Sekolah Dasar Diciduk
Modusnya masuk dengan merusak pintu dengan mencongkel jendela ruangan.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan
Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.
Baca SelengkapnyaPerhimpunan Guru Tolak Rencana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Alasannya
Perhimpunan Guru mengatakan, anggaran BOS saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan sekolah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya