Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kewenangan pengelolaan setu diserahkan ke pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab Bogor kesulitan dalam mengelola setu, karena kewenangannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR.

Hal itu diungkapkan Ade saat mengikuti rapat bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Pullman Vimala Hills, Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Rapat tersebut, bertajuk Rapat Koordinasi Jabodetabek Punjur dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur.

"Setu sebaiknya diserahkan ke Pemda. Bisa dimanfaatkan untuk perekonomian, seperti pariwisata, perikanan dan lainnya," kata Ade.

Selama ini, dia mengungkapkan, Pemkab Bogor selalu kesulitan dalam mengelola situ yang ada. Karena berbenturan dengan kewenangan pengelolaan yang ada di tangan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ade mengungkapkan, di Cibinong Raya saja, yang meliputi Kecamatan Cibinong, Babakanmadang, Sukaraja, Bojonggede dan Citeurep, dilintah tiga DAS. Yakni, Ciliwung, Angke Pesanggrahan dan Kali Bekasi.

"Di Cibinong Raya juga ada 17 situ yang menjadi daerah tangkapan air yang bisa mengurangi banjir di wilayah hilir. Tapi, selama ini tidak terawat dan tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau bisa dimanfaatkan pasti terawat," ujarnya.

Dia berharap, forum yang digelar di Puncak ini, bisa menghapus batas-batas wilayah secara administratif dan politis untuk permasalahan yang sama di kawasan Jabodetabek Puncak-Cianjur.

"Contoh waktu akhir tahun 2019 lalu, ada banjir di Bekasi dari luapan sungai yang mengalir dari Bogor. Kita tidak bisa membenahi karena kewenangan ada di pusat. Padahal kita bisa untuk mengeruk atau membenahi DASnya," terangnya.

Jadi, lanjut Ade, pemerintah pusat, provinsi hingga ke daerah, harus saling terintegrasi. "Kalau ada halangan, bisa dipecahkan bersama. Kalau di pusat belum masuk program, berikan ke daerah," tegasnya.

Senada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui, jika selama ini pemerintah daerah kerap terbentur kewenangan birokrasi dan politis setiap kali ingin melangkah. Padahal, di kawasan Jabodetabek, memiliki perlintasan mengunci dan mengikat dengan kebutuhan ekonomi dan memiliki permasalahan yang cenderung sama.

"Repot kalau dibelah dengan wilayah administrasi dan politis seperti sekarang ini. Saya berharap, forum yang dibentuk bersama Kementerian ATR/BPN ini, bisa memecahkan batasan-batasan itu. Dalam forum ini, lembaga ini akan terus disempurnakan," jelas Ridwan Kamil.