Bupati Barru Diminta Akomodasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak di APBD 2026

Pemerhati Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan mendesak Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari untuk mengalokasikan anggaran bagi Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam APBD 2026, guna mengatasi berbagai persoalan sosial di Kabupaten Barru.

Pemerhati Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan, Emma Husain, mendesak Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari untuk serius mengakomodasi program perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Permintaan ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Emma Husain menyoroti pentingnya penganggaran yang berpihak pada keadilan gender, mengingat masih banyaknya persoalan yang dihadapi kelompok rentan tersebut.

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang merupakan perempuan pertama memimpin daerah itu, menyatakan kesiapannya untuk menampung seluruh masukan dan usulan demi kemajuan Barru. Diskusi publik bertajuk "Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari" menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi. Acara ini turut dihadiri pengamat politik Andi Luhur Prianto dan Direktur Propetif Institute Asrama Tilla.

Penekanan pada alokasi anggaran PPA di APBD 2026 menjadi krusial untuk memastikan program-program yang tepat sasaran dapat menjangkau masyarakat bawah, khususnya kelompok prasejahtera. Hal ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu seperti kekerasan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga perkawinan anak di bawah umur yang masih menjadi siklus di masyarakat.

Pentingnya Anggaran Berbasis Gender untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Emma Husain menekankan bahwa keberadaan Andi Ina sebagai kepala daerah perempuan pertama di Barru patut diapresiasi, sejalan dengan peningkatan kinerja dan keadilan sosial dalam perspektif gender. Namun, masih banyak persoalan perempuan dan anak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, program yang tepat sasaran harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran APBD.

Penganggaran yang berbasis keadilan gender menjadi catatan penting, memastikan isu prioritas menyentuh perempuan, termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga atau janda. Selain itu, pelayanan publik, penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan anak-anak rentan bekerja juga menjadi fokus utama. Ini merupakan ujian substantif bagi kepemimpinan daerah, bukan hanya simbolik semata.

Selain kerentanan perempuan dan anak, masalah kemiskinan, kesehatan, dan pemenuhan pendidikan juga menjadi perhatian. Meskipun Kabupaten Barru telah menerima penghargaan penanganan stunting dari pemerintah pusat, hal itu harus menjadi motivator untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penanganan stunting hanyalah salah satu indikator, perlu upaya komprehensif lainnya.

Komitmen Bupati Barru dalam Mengatasi Persoalan Sosial dan Program PPA

Menanggapi berbagai masukan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi usulan demi kemajuan daerah. Visi dan misinya bersama Wakil Bupati Barru Abustam adalah membawa masyarakat Barru menuju keadilan, kemajuan berkelanjutan, dan kesejahteraan yang lebih cepat. Visi ini telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

Terkait angka kemiskinan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan signifikan di Kabupaten Barru. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 8,00 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di sektor pendidikan, Barru pada tahun 2025 mendapatkan program prioritas dari Pemerintah Pusat melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak prasejahtera, memberikan akses pendidikan yang lebih baik. Selain itu, program MBG telah mengoperasikan 14 dapur SPPG yang diresmikan bersama Kapolres Barru, menunjukkan upaya kolaboratif dalam peningkatan gizi masyarakat.

Sumber: AntaraNews