Merdeka.com - Video Bupati Kabupaten Alor, Amon Djobo, memarahi dua staf Kementerian Sosial dan mengumpat Menteri Sosial, Tri Rismaharini, beredar di media sosial. Kejadian dalam video itu sebenarnya sudah terjadi dua atau tiga bulan yang lalu.

Jauh sebelum video kemarahan Amon beredar, ternyata dia sudah menyampaikan permohonan maaf secara langsung pada Risma. Permohonan maaf itu dia sampaikan saat Risma melakukan kunjungan kerja ke Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, 4 Mei lalu. Amon menyelipkan permintaan maafnya saat mendapatkan kesempatan memberikan sambutan di acara yang dihadiri Risma.

"Saya punya doa itu diterima oleh Tuhan, Bu Menteri saya mohon maaf kalau tutur kata saya salah. Tapi itulah satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi, satu ada di kabupaten kadang-kadang ada informasi yang saling tidak berpendapat," kata Amon, dalam video yang diunggah Tribuana Post ke Youtube dan dilihat merdeka.com, Rabu (2/6).

Dalam kesempatan itu, dia juga menyebut Risma sebagai tokoh nasional yang membanggakan. Terlebih ketika dia melihat sosok Risma saat memimpin Kota Surabaya.

"Saya bangga karena waktu pesawat Air Asia dinyatakan hilang, masyarakat saya juga satu yang mati. Ibu Risma bel sama saya tolong sampaikan. Jadi saya mohon maaf, saya pikir itu orang-orang berjiwa besar," ucap Amon Djobo.

Sebelumnya, Bupati Alor pernah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. Pem 130/104/2021 pada 21 April 2021 perihal penyampaian penyesalan pemerintah Kabupaten Alor.

Terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Alor dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor yang disebabkan adanya miskomunikasi, hingga saling melaporkan ke pihak kepolisian. Padahal saat maju Pilkada, Amon diusung juga oleh PDIP, dan ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP.

Kemendagri kemudian menyurati gubernur NTT dengan nomor 130/3076/OTDA untuk mengoptimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam surat itu gubernur diminta untuk mengambil langkah-langkah fasilitasi, penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri, serta memastikan program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Surat dari Kemendagri tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otda, Akmal Malik.