Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Ini Penjelasan Polisi

Minggu, 27 November 2022 16:30 Reporter : Bachtiarudin Alam
Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Ini Penjelasan Polisi Polisi membubarkan aksi tolak RKUP di CFD Bundaran HI. ©2022 Merdeka.com/Istimewa

Merdeka.com - Hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/11) pagi, diwarnai aksi elemen masyarakat yang memprotes rencana Pemerintah dan DPR yang hendak mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun aksi membentangkan spanduk besar itu dibubarkan pihak kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menjelaskan dasar pihaknya membubarkan aksi itu. Dia beralasan mereka diminta pihak Satpol PP untuk membantu menertibkan.

"Sudah, ya kan Pergub (Peraturan Gubernur) itu ranahnya Satpol PP penertiban dan Satpol PP minta bantuan karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan di sana. Makanya Satpol PP minta bantuan yang bertugas di sana, karena sudah tidak sesuai ketentuan," kata Komarudin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/11).

2 dari 3 halaman

Melanggar Pergub

Menurutnya, aksi unjuk rasa dalam rangka penyampaian suara kepada masyarakat diperbolehkan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak untuk menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998.

Namun, menurut dia, penyampaian pendapat juga harus menaati aturan penyertaan lainnya perihal teknis pelaksanaan. Salah satunya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (KBKB).

"Hanya, tentunya harus memperhatikan waktu dan tempat ditegaskan kepada masyarakat, selama ini Jakarta Pusat tidak pernah melarang orang unjuk rasa sepanjang waktu dan tempatnya sesuai dengan peraturan," ujarnya.

"Kalau tadi pelaksanaannya di CFD itu kan ada Pergub yang mengatur, bahwa CFD itu hanya untuk kegiatan lingkungan hidup, dan seni budaya bukan penyampaian pendapat di muka umum. Silakan masyarakat buka Pergub Nomor 16 Tahun 2016 silakan buka di sana," tambah dia.

"Tapi kalau di CFD terbentur dengan Pergub. Apalagi kalau sampai membentangkan spanduk melintang di jalan, terus yang olahraga mau lewat mana," jelasnya.

Bahkan, Komarudin mengatakan jika pihaknya tidak melarang adanya unjuk rasa. Karena pada waktu yang sama ada rencana unjuk rasa untuk di lokasi lain di wilayah Jakarta Pusat.

"Hari ini pun ada aksi di barat daya ada aksi juga. aksi yang berlangsung dari Mahardika, ini dia aksi juga di barat daya boleh-boleh saja silakan," jelasnya.

"Tapi hanya waktu dan tempatnya, ada tempat-tempat yang tidak boleh. Kemudian waktunya, jadi masyarakat kita sudah sangat-sangat cerdas sudah bisa melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang," tambah dia.

3 dari 3 halaman

Seperti diberitakan, aksi menolak RKUHP pada CFD di kawasan Bundaran HI dibubarkan polisi, Minggu (27/11). Pengacara publik LBH Jakarta, Citra menjelaskan bahwa aksi mereka berlangsung sejak pukul 08.00 Wib dilakukan sekitar dua jam. Sekitar pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian mulai membubarkan mereka.

"Nah sepanjang kami mulai sampai akhir itu dihalang-halangi untuk melakukan aksi sebetulnya," kata Citra kepada wartawan, Minggu (27/11).

Terlihat sejumlah spanduk bertuliskan protes dan kritik terhadap RKUHP. Salah satunya banner kuning bertuliskan "Kriminalisasi Makin Mudah Karena Aturan Suka-Suka Penguasa".

"Di awal mulai kami di Bundaran HI, membentangkan spanduk, ada sekitar enam spanduk, berapa ukurannya, jumbo-jumbo pokoknya. Kami dibubarkan," katanya.

"Terus kami melakukan jalan pagi, jalan sambil pawai gitu, membentangkan spanduk, sepanjang Bundaran HI-Sarinah," tambahnya.

Citra memaparkan aksi dibubarkan sejumlah anggota Polsek Menteng yang meminta mereka untuk menyudahi aksinya.

 "Kepolisian dari Polsek Menteng itu membubarkan kami, memarahi massa aksi dan hampir merebut atau menyita spanduk kami. Tadi Kapolsek Menteng yang datang," ujarnya. [yan]

Baca juga:
Spanduk Besar Tolak RKUHP Membentang di CFD Bundaran HI, Polisi Bereaksi
Pimpinan DPR: Yang Tidak Puas Terhadap RKUHP Boleh Gugat ke MK
DPR Targetkan RKUHP Disahkan Sebelum Reses
RKUHP Segera Disahkan, Komisi III DPR: Tugas Kami Sudah Selesai
Wamenkumham: RKHUP Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak Karena Penuh Kontroversi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini