Brigita Manohara Mangkir Pemeriksaan, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal kembali melayangkan pemanggilan terhadap sosok presenter Brigita Purnawati Manohara sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten, Mamberamo Tengah, Papua.

Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, mengatakan bahwa panggilan ulang tersebut dilakukan, karena Brigita yang mangkir atau tidak hadir dalam pemanggilan pertama Jumat (15/7) kemarin.

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan belum mengkonfirmasi alasan ketidak hadirannya pada Tim Penyidik," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (19/7).

Ali mengatakan, dari hasil penelusuran tim antirasuah diketahui jika Brigita sedang berada di Surabaya dan surat pemanggilan pemeriksaan pun telah sampai ke alamat yang bersangkutan.

Namun karena Brigita tidak hadir meski surat sudah diserahkan, maka penyidik kembali menjadwalkan surat pemanggilan kedua untuk hadir di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta pada 25 Juli nanti.

"Penyidik telah menjadwal ulang pemanggilan yang bersangkutan untuk hadir tanggal 25 Juli 2022," sebutnya.

Sejalan dengan itu terkait keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang merupakan tersangka dalam kasus inj. KPK masih melakukan pengejaran dengan berkoordinasi bersama pihak Polda Papua.

"Sejauh ini Tim masih melakukan pencarian dibantu pihak Polda Papua," tuturnya.

Ricky Ham sendiri telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Ricky masuk DPO gara-gara kabur saat hendak dijemput paksa penyidik KPK, dia pun diduga kabur ke wilayah Papua Nugini.

Gagal Jemput

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal melakukan upaya jemput paksa terhadap Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) di Papua. Lantaran, yang bersangkutan diduga kabur saat tim datang ke lokasi.

"Benar, KPK selanjutnya berupaya melakukan jemput paksa kepada tersangka dimaksud di wilayah Papua namun tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (16/7).

Adapun upaya penjemputan paksa itu dilakukan, guna memeriksa Ricky Ham dalam proses penyidikan KPK dalam kasus suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah. Namun dia tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali.

"Sebagai Tersangka untuk hadir di gedung Merah Putih KPK di Jakarta.Namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa dasar argumentasi hukum yang sah dan Tim Penyidik menilai hal ini bentuk tindakan tidak kooperatif," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ali mengharapkan kepada masyarakat yang mengetahui informasi sekecil apapun keberadaan Ricky Ham agar dapat menyampaikan kepada aparat penegak hukum maupun melakukan penangkapan kepada Ricky Ham.

"Sehingga siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang," imbuhnya.