Merdeka.com - Surat berkop Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) beredar. Surat itu ditujukan kepada Bupati Bogor untuk permohonan bantuan penguatan keamanan di Stasiun Cilebut dan Stasiun Bojong Gede.

Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti membenarkan surat itu dikeluarkan oleh BPTJ pada Minggu 19 April.

"Iya betul (kami yang keluarkan)," kata dia saat dihubungi wartawan.

Polana mengatakan, permintaan itu semata-mata untuk mengantisipasi jika ada lonjakan penumpang di Stasiun Cilebut dan Stasiun Bojong Gede selama masa PSBB.

"Untuk bantu saja, mengawasi sekaligus melakukan penertiban di stasiun. Kalau terjadi kepadatan-kepadatan," ucap dia.

Polana belum menjelaskan secara rinci mengenai alasan permintaan penguatan keamanan itu kepada Bupati Bogor. Ia berdalih, kebijakan itu sedang dirapatkan dengan pihak-pihak terkait.

"Nanti ya, saya sedang rapat dengan BNPB mengenai ini ya," ujarnya.

Isi Surat bernomor: UM.303/2/2 BPTJ 2020 yang ditandatangani langsung oleh Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Commuter Indonesia pada tanggal 19 April 2020, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Wilayah Kabupaten Bogor diperkirakan terjadinya potensi lonjakan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) di stasiun Cilebut dan Bojong Gede pada Senin, tanggal 20 April 2020.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon bantuan Ibu Bupati Bogor untuk kiranya dapat membantu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan penguatan keamanan di sekitar stasiun Cilebut dan stasiun Bojong Gede melalui koordinasi dengan pihak keamanan terkait.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Ibu Bupati Bogor.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com