BPS Catat Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI periode 2018. Hasilnya, mengacu pada IDI di tahun 2017, angkanya meningkat sebesar 0,28 poin.
"Angka ini masuk dalam kategori sedang dengan tiga tingkatan IDI, kategori buruk 0 sampai 60, 61 sampai 80 kategori sedang, 81 sampai 100 kategori baik," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat,Senin (29/7).
Suhariyanto menerangkan, ada tiga aspek pembentuk IDI sejak tahun 2009 hingga 2018. Pertama kebebasan sipil, kedua hak-hak politik ketiga aspek lembaga demokrasi. Untuk periode 2018, angka dari tiap aspek tersebut menunjukkan tren berbeda.
Untuk aspek pertama, IDI 2018 mencatat kebebasan sipil di poin 72,39. Poin ini menurun sebesar 0,29 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk aspek kedua, hak-hak politik di periode 2018 angkanya menurun sebesar 0,84 poin, dibanding tahun sebelumnya 66,33. Aspek terakhir, lembaga demokrasi, angkanya di periode 2018 meningkat 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25.
Suhariyanto melanjutkan, dari tiga aspek ini, terdapat 11 variabel turunannya, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan terakhir peran peradilan yang independen.
Dari 11 variabel tersebut 9 di antaranya masuk indikator baik dan sedang. Sedangkan, tiga variabel sisanya masih berkategori buruk, seperti partisi partai politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, kedua peran DPRD, dan ketiga perang birokrasi pemerintah daerah.
"Tiga variabel tersebut masuk kategori buruk karena poinnya berada di bawah angka 60, seperti partisi parpol hanya 54,28, peran DPRD 58,92, dan peran birokrasi Pemda yang hanya di poin 55,74," Suhariyanto menandasi.
Sebagai informasi, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, pertama ulasan surat kabar lokal, dua ulasan dokumen peraturan daerah dan peraturan gubernur, tiga Focus Group Discussion, dan keempat wawancara mendalam.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaUbedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: Elektabilitas PDIP Ditempel Gerindra, PPP dan PSI Terhalang Ambang Batas Parlemen
Hasil survei dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan mengalami tren penurunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSurvei Terbaru Partai Politik, LSI Denny JA Ungkap Faktor yang Buat Gerindra Bisa Salip PDIP
LSI Denny JA mengungkapkan dua alasan utama elektabilitas Gerindra naik mengalahkan PDIP.
Baca SelengkapnyaBudiman Sudjatmiko: IKN Jangan Ditarik ke Politik, Ini Amanat Sejak Presiden Soekarno
Budiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnya