Merdeka.com - Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo akan menata pembangunan infrastruktur skala besar. Jalan tol, perumahan rakyat adalah salah satunya. Tak jarang proyek pemerintah kerap dihadapkan dengan ganjalan pembebasan lahan tanah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan perlu Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pembebasan Tanah. Anggota BPK RI Rizal Djalil meyakini dengan dibentuknya Satgasus bisa menyelesaikan kendala pembangunan infrastruktur skala nasional yang biasa terhambat dengan pembebasan lahan.

"Jangan biarkan PU sendiri yang menyelesaikan. Karena ini untuk keperluan kita bersama. Maka itu BPK mengusulkan dibentuknya Satgasus Pembebasan Tanah," kata Rizal di sela-sela seminar nasional bertajuk 'Potret Infrastruktur Indonesia dan Harapan 5 Tahun ke Depan (Pembahasan Hasil Audit BPK RI)' di Kampus ITB, Senin (23/3).

Dia menginginkan kombinasi instansi terkait mesti diperkuat demi mempercepat pembangunan infrastruktur program pemerintah. Sebab dia menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seolah repot bergerak sendirian menuntaskan pembebasan tanah.

Lebih lanjut dia menuturkan Satgasus itu bisa hadir dari gabungan beberapa instansi seperti Kemen PU, BPN, dan Pemda. "Bahkan saya mengusulkan BPKP juga ikut. BPKP nanti bisa memberikan pendapatnya, kalau BPK kan enggak boleh masuk karena kita yang periksa, Bareskrim juga bisa masuk," ujarnya.

Dengan adanya kombinasi instansi persoalan klasik bisa diminimalisir. Langkah itu juga dinilai akan mengantisipasi adanya calo tanah yang kerap dihadapi pemerintah.

"Terpenting ialah uang itu betul-betul untuk rakyat yang menjual tanahnya, bukan untuk calo," tandasnya.