BPK temukan indikasi kerugian negara Rp 4 triliun oleh PT Pelindo II

Selasa, 13 Juni 2017 15:34 Reporter : Anisyah Al Faqir
BPK temukan indikasi kerugian negara Rp 4 triliun oleh PT Pelindo II Pelindo III. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan hasil audit investigatif terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT Pelabuhan Pelindo II ke Pansus hak angket PT Pelindo II. Investigasi audit tersebut berupa kerjasama usaha dengan PT Jakarta International Countainer (JICT) pada PT Pelindo II dan instansi terkait lainnya.

Hasilnya ada 5 penyimpangan yang terjadi dalam kerja sama tersebut dan merugikan negara hingga USD 306 juta atau setara dengan Rp 4,1 triliun.

"Penyimpangan-penyimpangan yang saling berkaitan itu mengakibatkan negara mengalami kerugian minimal USD 306.000.000 ekuivalen Rp 4.081.122.000.000," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Komplek DPR RI , Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

Setidaknya ada 5 penyimpangan yang silakan PT Pelindo dalam kerja sama tersebut. Pertama, meskipun rencana perpanjangan telah diinisiasi oleh Dirut PT Pelindo II sejak tahun 2011 namun rencana tersebut tidak pernah dibahas dan dimasukan sebagai rencana kerja dalam RJPP dan RKAP PT Pelindo II. Serta tidak diinformasikan secara terbuka kepada pihak pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014.

"Kedua, perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT ditandatangani oleh PT Pelindo II dan pihak HPH, tanpa adanya permohonan izin konsensi kepada Menhub terlebih dahulu," jelas Moermahadi.

Ketiga, penunjukkan HPH oleh pihak PT Pelindo II sebagai mitra dalam perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Keempat perpanjangan perjanjian tersebut Ditandatangani pihak Pelindo II dan Pihak HPH meskipun belum ada persetujuan RUPS dan persetujuan Menteri BUMN. Kelima, Deutsche Bank (DB) ditunjuk sebagai financial advisor oleh pihak PT Pelindo II dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Hasil pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama patut diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama dengan mitra lama (pihak HPH) yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

"Rinciannya yaitu satu Direksi PT Pelindo II tidak memiliki owner estimate sebagai acuan dalam menilai penawaran dari mitra lama (pihak HPH). Penilaian penawaran diserahkan kepada pihak financial advisor (DB)," papar Moermahadi.

Selanjutnya Biro Pengadaan PT Pelindo II diduga meloloskan DB sebagai financiez/advisor meskipun tidak lulus dalam evaluasi administrasi. Lalu DB selaku financial advisor yang ditunjuk PT Pelindo II terindikasi couflict of interest karena merangkap pekerjaan sebagai negosiator, tender dan arranger.

"Selanjutnya, Commercial terms antara PT Pelindo II dengan HIPH terkait perpanjangan perjanjian kerjasama telah disepakati meskipun valuasi bisnis. Padahal seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan belum disiapkan oleh financial advisor (DB)," kata Moermahadi.

Terakhir, valuasi bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama dibuat financial advisor (DB) diduga diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan (extension) dengan mitra lama tanpa mempertimbangkan opsi pengelolaan sendiri. Dalam melakukan valuasi pihak DB menggunakan dasar perhitungan yang tidak valid. Sehingga pada akhirnya berdampak pada nilai upfront fee yang diterima lebuh rendah dari nilai yang seharusnya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini