Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK temukan dugaan kerugian negara di Fakultas Kedokteran UI

BPK temukan dugaan kerugian negara di Fakultas Kedokteran UI

Merdeka.com - BPK menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI). Dari dokumen audit yang diterima wartawan, Kamis (30/8) dua proyek tahun 2010 selesai diaudit BPK.

Pertama proyek Renovasi Laboratorium Terpadu FK UI. Proyek senilai Rp 7.964.000.000 tersebut diusulkan oleh Plh Dekan FKUI melalui surat Nomor: 558/PT02.H4.FK/B/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum melalui surat Nomor: 025/H2.RE/KEU.02.03/2010 tanggal 3 Februari 2010 menyatakan kegiatan tersebut akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Teknis (RKAT) melalui persetujuan Majelis Wali Amanah dalam revisi RKAT yang dilaksanakan pada bulan Juni 2010.

Dari dokumen RKAT diketahui tidak terdapat revisi RKAT. Menurut BPK hal itu tidak sesuai dengan Keputusan Rektor UI No: 1512/SK/R/UI/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena panitia lelang tidak cermat dalam menyusun dokumen pengadaan dan pengendalian dan pengawasan Wakil Rektor II.

Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan FKUI tidak dapat memanfaatkan laboratorium. Denda sebesar Rp 398.200.000 belum diterima serta pekerjaan tambah kurang senilai Rp 1.526.444.525,70 tidak dapat dinilai kewajaran harganya.

Selain itu BPK juga melakukan audit terhadap peralatan laboratorium terpadu FK UI senilai Rp 22.665.295.400. Pengadaan tersebut didasarkan atas Surat Dekan FKUI No: 7505a/P2.F1.D/OTL.03.00G2010 tanggal 28 Juli 2010. Menggandeng PT Tiga Permata Hati proyek ini harusnya selesai 14 Maret 2011. Namun hingga 29 Desember 2011 diketahui dari 113 jenis barang hanya 12 peralatan yang berada di FKUI.

Saat dikonfirmasi Anggota Komisi X Bidang Pendidikan Dedi Gumilar membenarkan dokumen audit tersebut. Menurutnya temuan BPK ini telah dibahas di Komisi X.

"Bener ini kita sudah terima. Sudah kita serahkan ke penegak hukum Polisi dan KPK," ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/8).

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika

Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika

Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya