Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK serahkan hasil audit di PT Pelindo II ke pimpinan DPR

BPK serahkan hasil audit di PT Pelindo II ke pimpinan DPR Pansus Pelindo temui BPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi Gedung DPR siang ini. Kedatangan lembaga pengaudit keuangan negara itu untuk menyerahkan hasil audit terhadap Perpanjangan kontrak kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) untuk pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).

Anggota VII BPK Achsanul Qosasy menjelaskan hasil pemeriksaan dari pihaknya akan menjelaskan terlebih dahulu ke pimpinan DPR sebelum diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II.

"Hari ini saya sebenarnya akan paparkan kepada Pansus Pelindo, tapi karna Undang-undang mengatakan saya harus menyampaikan lebih dulu ke pimpinan DPR," kata Achsanul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12).

Achsanul menegaskan dalam pemaparan hasil audit investigasi kepada Pansus Angket Pelindo II nantinya akan dilakukan secara terbuka. Sebab, dokumen tersebut merupakan dokumen publik.

Sementara, saat disinggung apakah ada intervensi dalam melakukan audit tersebut, dia menegaskan BPK bekerja secara profesional dalam melakukan audit.

"Kita sampaikan bukti empiris, faktual, fisik dan kami siap dilakukan cross analisis yang dilakukan di BPK," ucapnya.

Setelah menyerahkan hasil audit ke pimpinan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. BPK langsung menuju ruang Pansus C untuk memaparkan hasil auditnya itu di hadapan Pansus Pelindo.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya