BPK sebut audit anggaran guna perjelas pengadaan alutsista di Kemenhan
Merdeka.com - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya tengah mengaudit pengadaan proyek alutsista di Kementerian Pertahanan. Audit tersebut dipimpin langsung Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna.
"[Audit pengadaan proyek alutsista di Kementerian Pertahanan] Itu di bawah Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I, pak Agung Firman," kata Harry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Meski begitu, Harry mengaku belum mendapat laporan dari Agung Firman Sampurna mengenai progres pengauditan. Dia hanya menyebut, kemungkinan pengauditan pengadaan alutsista di Kemenhan masuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
"Jadi kalau dalam laporan keuangan Kemenhan itu masuk dalam perhitungan aset. Jadi kan mesti penjabaran lebih lanjutnya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujarnya.
Mantan Ketua BPK ini menekankan, pengauditan pengadaan alutsista di Kemenhan dipandang penting untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista di Indonesia. Di samping itu juga untuk melihat sejauh mana optimalisasi pengelolaan keuangan negara oleh Kemenhan.
"Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan untuk kita tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kemudian kita sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclamer. Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan," katanya.
Harry melanjutkan, audit alutsista di Kemenhan juga bertujuan untuk mengetahui hal yang masuk dalam kategori rahasia negara.
"Dalam konteks Kemenhan mana yang dianggap rahasia dan itu nanti kita akan apakan. Tentu pelaporannya kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," pungkas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaAlur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye
PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Pengajuan Fiktif Nakes Saat Covid-19 di RSUD Pelabuhanratu
Hasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca Selengkapnya