Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK: Kerugian negara dalam kasus Hambalang Rp 243 M

BPK: Kerugian negara dalam kasus Hambalang Rp 243 M hambalang. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan hasil audit investigasi dalam kasus Hambalang. Dari audit BPK, proyek pembangunan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang itu merugikan negara hingga Rp 243 miliar.

"Dalam pembangunan P3SON tersebut menyebabkan indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 243, 66 miliar," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo saat menyerahkan hasil audit BPK ke DPR, Rabu (31/10).

Menurut Hadi, nilai kerugian ini diperoleh dengan membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan dengan nilai yang sebenarnya. "Ini ada indikasi penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang yang dilakukan karena adanya kelalaian dan atau kesengajaan oleh pihak terkait," terangnya.

Hadi juga menguraikan sejumlah indikasi penyimpangan undang-undang dan penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud. Penyimpangan itu antara lain soal penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi/set plan yang belum mendapat izin Amdal.

Hadi memastikan laporan hasil audit yang disampaikan pihaknya tanpa intervensi. "Semua sesuai bukti-bukti yang ada," kata Hadi tentang pemeriksaan yang dimulai sejak 27 Februari 2012.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara
Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kebakaran di Kebagusan Jakarta Selatan, Satu Orang Meninggal Dunia
Kebakaran di Kebagusan Jakarta Selatan, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran di Kebagusan Jakarta Selatan, Satu Orang Meninggal Dunia

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai
Kejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai

Kejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya