Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK: Kemenpora 'ngeyel' diminta urus sertifikat Hambalang

BPK: Kemenpora 'ngeyel' diminta urus sertifikat Hambalang hambalang. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Tanah tempat dibangunnya proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang diketahui bermasalah. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan, sebenarnya BPK sudah pernah merekomendasikan Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya segera mengurus proses sertifikasi tanah sebelum melakukan pembangunan. Namun, kementerian tersebut ngeyel.

"Itu sudah lama sejak tahun 2007 atau 2008, lupa saya. Kami sudah mengatakan bahwa segera diproses dulu surat-suratnya sebelum melakukan pembangunan. Karena kami khawatir nanti saat sudah dilakukan pembangunan ternyata tanahnya digugat orang dan kita kalah, kerugian akan tambah besar. Kami pernah sarankan, clearkan dulu," kata anggota BPK Hasan Bisri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).

Hasan menambahkan, penyampaian saran ke Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembangunan proyek Hambalang adalah untuk bentuk bukti kepemilikan tanah. Dan dalam konteks untuk pemeriksaan aset.

"Sudah sejak awal sebelum proyek besar-besaran Hambalang didirikan, BPK sudah berikan saran ke Kemenpora," tegas Hasan.

Saat ditanya adakah kesalahan administrasi dari Kemenpora, "Paling tidak saat kami melakukan pemeriksaan itu, bukti-bukti kepemilikan belum clear, mungkin sekarang sudah, kan dalam proses," jawabnya.

Terkait laporan baru soal perbaharuan sertifikasi tanah pada proyek Hambalang, menurut Hasan, sedang dilakukan pemerintah dalam investigasi. "Mungkin dalam waktu tidak lama akan kita terbitkan laporannya," tandasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil

Tiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil

Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.

Baca Selengkapnya
Serahkan Sertifikat Tanah NU dan Muhammadiyah, Wamen Raja Juli: Keduanya Tulang Punggung Bangsa

Serahkan Sertifikat Tanah NU dan Muhammadiyah, Wamen Raja Juli: Keduanya Tulang Punggung Bangsa

Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.

Baca Selengkapnya
Bagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi

Bagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi

Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat

Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat

Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya
Kelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa

Kelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun

Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.

Baca Selengkapnya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.

Baca Selengkapnya
Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.

Baca Selengkapnya