BPK: Kemenpora 'ngeyel' diminta urus sertifikat Hambalang
Merdeka.com - Tanah tempat dibangunnya proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang diketahui bermasalah. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan, sebenarnya BPK sudah pernah merekomendasikan Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya segera mengurus proses sertifikasi tanah sebelum melakukan pembangunan. Namun, kementerian tersebut ngeyel.
"Itu sudah lama sejak tahun 2007 atau 2008, lupa saya. Kami sudah mengatakan bahwa segera diproses dulu surat-suratnya sebelum melakukan pembangunan. Karena kami khawatir nanti saat sudah dilakukan pembangunan ternyata tanahnya digugat orang dan kita kalah, kerugian akan tambah besar. Kami pernah sarankan, clearkan dulu," kata anggota BPK Hasan Bisri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).
Hasan menambahkan, penyampaian saran ke Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembangunan proyek Hambalang adalah untuk bentuk bukti kepemilikan tanah. Dan dalam konteks untuk pemeriksaan aset.
"Sudah sejak awal sebelum proyek besar-besaran Hambalang didirikan, BPK sudah berikan saran ke Kemenpora," tegas Hasan.
Saat ditanya adakah kesalahan administrasi dari Kemenpora, "Paling tidak saat kami melakukan pemeriksaan itu, bukti-bukti kepemilikan belum clear, mungkin sekarang sudah, kan dalam proses," jawabnya.
Terkait laporan baru soal perbaharuan sertifikasi tanah pada proyek Hambalang, menurut Hasan, sedang dilakukan pemerintah dalam investigasi. "Mungkin dalam waktu tidak lama akan kita terbitkan laporannya," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil
Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca SelengkapnyaSerahkan Sertifikat Tanah NU dan Muhammadiyah, Wamen Raja Juli: Keduanya Tulang Punggung Bangsa
Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca SelengkapnyaBagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaKelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaKantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya