Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyelesaikan audit investigasi proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu hasilnya adalah, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.

"Paling tidak, saat kami melakukan pemeriksaan itu, bukti-bukti kepemilikan tanah belum clear. Sebenarnya BPK sudah pernah merekomendasikan lembaga Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya segera mengurus proses sertifikasi tanah sebelum melakukan pembangunan. Itu sudah lama, sejak tahun 2007 atau 2008," kata Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri usai mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9).

Salah satu alasan BPK merekomendasikan hal itu karena BPK khawatir jika pembangunan sudah dilakukan tanah Hambalang akan digugat dan akan memberikan kerugian besar pada negara.

Pihaknya mengaku, hasil audit itu secepatnya akan diserahkan kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Secepatnya dilaporkan, diserahkan ke KPK dan DPR. Ke DPR karena audit Hambalang karena permintaan DPR sendiri," kata dia.

Menurutnya, BPK melakukan audit Hambalang secara keseluruhan, mulai dari proses sertifikasi lahan, proses pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

"Misalnya apakah layak menggunakan multiyears, apakah memenuhi persyaratan multiyears, itu kita lihat. Lalu kita lihat bagaimana proses lelang dan bagaimana pelaksanaan hingga kondisi terakhir. Jadi menyeluruh melakukan audit termasuk pengadaan peralatan-peralatan untuk gedung seperti, genset, AC dan itu saya kira bagian dari konstruksi gedung," kata Hasan.