BPK: Jateng Daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik
Merdeka.com - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur Ganjar Pranowo.
Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.
"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi dalam pidatonya di Kantor BPK Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (14/3).
"Tapi Yogyakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35 kabupaten kota dan 1 pemerintahan provinsi," tambah Ahmadi.
BPK RI mengapresiasi pemerintahan daerah Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.
Ahmadi menuturkan, capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.
"Posisinya, sampai dengan hari ini, (Provinsi Jawa Tengah) adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," tutur Ahmadi.
Pada kesempatan itu, turut disampaikan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK. Diketahui, opini WTP dari BPK telah diraih Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut selama bertahun-tahun.
Ganjar mengingatkan, seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. "Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat.
"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," kata Ganjar.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyuwangi Raih Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik di Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaBeras dan Rokok Jadi Komoditas Pengeluaran Terbesar Warga Jakarta
Berdasarkan data BPS mencatat beras dan rokok sebagai pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaKPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaTelah Menjabat Selama 9 Tahun, Ini Berbagai Keberhasilan Pemerintahan Jokowi Menurut Sejumlah Rektor
Sejumlah rektor paparkan berbagai keberhasilan yang telah diraih pemerintahan Jokowi selama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaMinta Warga Tak Panik, Kepala Daerah Ini Ungkap Penyebab Harga Bahan Pokok Naik di Pasaran
Meski harga mengalami kenaikan, Pj Wali Kota memastikan pasokan beras dan sembako masih aman.
Baca Selengkapnya