Merdeka.com - Sebanyak 93 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa penyelenggaraan keuangan daerah, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini akan mengecek seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dimulai Selasa (28/2) hingga dua bulan mendatang.

"Semua pemeriksaan tersebut akan disusun dalam suatu laporan resmi BPK Perwakilan DKI Jakarta. Laporan hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada DPRD DKI. Nanti hasil pemeriksaan itu adalah opini dari BPK terhadap laporan pertangunggjawaban keuangan daerah Pemprov DKI," jelas Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer Rajagukguk di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/2).

Seluruh auditor yang diterjunkan tersebut akan terjun ke lapangan dan memeriksa 727 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) hingga ke tingkat Klurahan. Pemeriksaan tersebut mencangkup neraca laporan seksi anggaran, perubahan arus kas hingga catatan laporan keuangannya. Hasilnya akan disesuaikan dengan standarisasi akuntansi pemerintahan mulai dari biaya, pendapatan dan aset yang dimiliki.

"Artinya kami hanya memiliki waktu dua bulan, mulai dari pemeriksaan ratusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga membuat laporan resmi. Waktu yang singkat memang," aku Blucer.

Meski begitu, selama berlangsungnya pemeriksaan yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dirinya mengakui tidak ada hambatan yang dilakukan oleh aparat daerah terhadap para auditornya dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.

"Pejabat atau pegawai yang menyulitkan auditor BPK sudah tidak ada lagi di Pemprov DKI Jakarta, kalau di tempat lain mungkin dulu pernah ada. Tetapi di Pemprov DKI sudah tidak ada lagi kasus seperti itu. Lagi pula kami kan minta secara resmi kepada Gubernur DKI. Jadi kalau tidak memberikan data dan informasi padahal sudah diminta secara resmi, maka ada resiko hukumnya," tuturnya.