Merdeka.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani akan melaporkan aduan yang masuk dari anak buah kapal (ABK) yang bekerja di perairan luar negeri. Total ada 375 pengaduan yang akan dilaporkan ke Mabes Polri.

"Minggu depan saya akan memimpin langsung melaporkan 375 kasus pengaduan ABK ini ke Mabes Polri," kata Benny dalam diskusi melalui siaran radio, Sabtu (9/5).

Meski, Benny tidak spesifik menjelaskan apa saja isi daripada laporan pengaduan yang masuk ke BP2MI dari para ABK. Laporan tersebut berkaca pada kasus ABK yang diduga dieksploitasi oleh kapal penangkap ikan berbendera China di perairan Korea Selatan.

Benny ingin menjadikan momentum tersebut untuk melakukan penataan rekrutmen ABK. "Ini menjadi momentum negara harus hadir dan penataan kewenangan, penataan rekrutmen. Kemudian kepulangan ABK itu," kata dia.

Benny menjelaskan, saat BP2MI bernama BNP2TKI, ABK bukan menjadi kewenangan lembaga ini. Namun, pada UU 18 Tahun 2017, diberikan kewenangan mengurus ABK. Masalahnya, kata Benny, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Dia menyebut, peraturan pemerintah itu masih tahap harmonisasi.

"Tapi yang menjadi problem di peraturan pemerintah yang belum keluar dan kita sedang di masa transisi dan kita mempunyai kewenangan terkait ABK," kata dia.

Kendati demikian, dia mengatakan, BP2MI terus menerima aduan dari ABK yang bekerja di Kapal Kargo, Kapal Niaga, Kapal Pesiar, hingga Kapal Perikanan.