Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Tol Jusuf Hamka Tagih Pemerintah Bayar Utang: Sekarang Total Rp1,4 Triliun

Bos Tol Jusuf Hamka Tagih Pemerintah Bayar Utang: Sekarang Total Rp1,4 Triliun Jusuf Hamka. Instagram @jusufhamka

Merdeka.com - Pemilik perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka menagih utang kepada pemerintah yang belum dibayarkan sejak krisis moneter tahun 1998 sekitar Rp170 miliar. Utang ditaksir pemerintah kepada perusahaan Jusuf Hamka itu ditaksir mencapai triliunan jika termasuk bunga.

Jusuf menyebut utang pemerintah terkait proyek infrastruktur digarap PT CMNP, apabila saat ini dikalkulasikan sudah menyentuh angka triliunan. PT CMNP diketahui merupakan kontraktor swasta yang terlibat di pembangunan jalan tol di tanah air.

"Kalau sekarang sudah lebih dari Rp800 miliar, Rp1,4 triliun sudah sama pokoknya," kata Jusuf saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/6).

Menurut Jusuf, utang pemerintah semula berkisar Rp78,84 miliar dan dana dalam rekening giro sebesar Rp76,08 miliar dari deposito CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang kolaps pada krisis 1998.

"Dulu kita punya deposito kita taruh di Bank Yama. Waktu itu banyak bank yang dilikuidasi pemerintah ganti, punya saya tidak diganti," ujar dia.

Awal Mula Utang

Dia menceritakan, kala itu pemerintah tidak mengganti deposito miliknya lantaran perusahaannya tergabung dengan bank Yama. Diketahui, Bank Yama saat itu dipegang oleh Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Singkat cerita, Jusuf pun melayangkan gugatan kepada pemerintah pusat pada 2012. Hingga akhirnya keputusan itu untuk membayar utang inkrah alias berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung (MA) pada 2015 dengan kesepakatan membayar Rp389 miliar.

Namun kala itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyatakan hanya akan membayar utang pokok tanpa terhitung bunga dan denda dikarenakan kondisi ekonomi pada saat itu.

Jusuf Hamka melalui perusahaannya CMNP menolak tawaran dari pemerintah tersebut. Dengan alasan, kesepakatan untuk bayar utang sudah tertuang pada Berita Acara Kesepakatan yang telah disampaikan menteri keuangan melalui nota dinas dalam Rapimtas pada 6 November 2015.

Kesepakatan itu akhirnya akan dibayar sebesar Rp170 miliar secara dicicil yang seharusnya Rp400 miliar bila dihitung dengan utang dengan bunganya. Namun hingga kini tak kunjung dibayar.

"Waktu itu menterinya disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah tanda tangan perjanjian," ujar dia.

Bos jalan tol ini mengaku akibat belum dibayarkan utang tersebut berimbas terhadap aktivitas perusahaannya. "Cuma apa boleh buat kita mana pernah mau melawan pemerintah. Kita sudah gugat ke pengadilan, kita memang, kita mau nuntut ke siapa lagi. Mau nuntut Tuhan," tutup dia.

Kesepakatan Pembayaran Utang

Adapun kesepakatan utang pemerintah dan Jusuf Hamka juga tertuang dalam amandemen berita acara kesepakatan jumlah pembayaran berkop Surat Kementerian Keuangan dengan pelaksanaan putusan hukum Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel.jo.No.128/Pdt/2005/PT.DKI.jo.No.1616 K/pdt/2006 jo No.564 PK/Pdt/2007 atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Nomor:004/BA/inkracht/2016.

Mengutip dari amendemen berita kesepakatan jumlah pembayaran berkop Surat Kementerian Keuangan tersebut, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada 15 Januari 2010, pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk membayar dana atau uang milik penggugat dalam hal ini Jusuf Hamka melalui kuasa hukum Citra Marga Nusaphala Persada yaitu Indrawan Sumantri dan Teuku Syahrul Ansari. Utang yang wajib dibayarkan itu terdiri dari deposito berjangka beserta bunganya Rp 78.843.577.534 atau Rp 78,84 miliar dan dana dalam rekening giro sebesar Rp 76.089.246,80 atau Rp 76,08 miliar.

Selain itu, dalam keputusan tersebut juga pemerintah membayar denda sebesar 2 persen setiap bulan dari seluruh dana penggugat dalam hal ini Jusuf Hamka melalui kuasa hukum Citra Marga Nusaphala Persada yakni Indrawan Sumantri dan Teuku Syahrul Ansari.

Citra Marga Nusaphala Persada juga telah mengajukan permohonan teguran/peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung pada 15 Januari 2010.

Atas permohonan gugatan oleh CMNP itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan teguran kepada Pemerintah Indonesia agar melaksanakan isi putusan tersebut.

CMNP telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan pembayaran dana CMNP sebagaimana tercantum dalam putusan in kracht yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp389,86 miliar.

Pihak pertama dalam hal ini Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum telah memanggil pihak kedua melalui surat Nomor Und-8/SJ.4/2016 tanggal 1 Februari 2016.

Tim percepatan penyelesaian putusan hukum menyampaikan Menteri Keuangan memberikan arahan yakni agar pembayaran dalam rangka pelaksanaan putusan in kracht dilaksanakan hanya atas pokok saja dan tanpa pembayaran bunga dan denda. Ini mengingat kemampuan dari keuangan negara dan kondisi ekonomi saat ini.

Selain itu, pembayaran tanpa bunga dan atau denda kiranya dapat dilaksanakan pada semester I Tahun Anggaran 2016. CMNP pun sangat keberatan atas penawaran pemerintah tersebut yang akan bayar utang hanya pokok tanpa bunga.

CMNP pun tetap berpedoman pada kesepakatan pertama yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel jo Nomor 128/Pdt/2005/PT DKI jo Nomor 1616 K/Pdt/2006 jo Nomor 564 PK/Pdt/2007 atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Nomor BA-004/BA/INKRACHT/2015 pada 12 Agustus 2015.

Singkat cerita, akhirnya pemerintah dan CMNP menyepakati jumlah pokok deposito berjangka adalah sebesar Rp 78.843.577.534 atau Rp 78,84 miliar dan jumlah pokok rekening giro account nomor 00960.2.11.01.62 sebesar Rp 76.089.246 sehingga jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 78.919.666.781 atau Rp 78,91 miliar.

Adapun total pembayaran jumlah pokok dan bunga sebesar Rp 179,46 miliar. Pembayaran utang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dengan jumlah yang sama. Pembayaran pertama dimulai semester I Tahun Anggaran 2016 hingga semester I Tahun Anggaran 2017 dengan pembayaran setiap tahun anggaran sebesar Rp 89.731.661.129 atau Rp 89,73 miliar.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.

Baca Selengkapnya
Jubir AMIN Indra Charismiadji Jadi Tersangka Perpajakan dan TPPU, Rugikan Negara Rp1,1 Miliar

Jubir AMIN Indra Charismiadji Jadi Tersangka Perpajakan dan TPPU, Rugikan Negara Rp1,1 Miliar

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Baca Selengkapnya
Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Diduga Gelapkan Pajak Rp1,1 Miliar

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Diduga Gelapkan Pajak Rp1,1 Miliar

Timnas Pemenangan AMIN mengonfirmasi juru bicaranya, Indra Charismiadji ditahan Kejaksaan. Dia diduga melakukan penggelapan pajak perusahaan Rp1,1 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah

Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah

Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.

Baca Selengkapnya
Akui Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kekayaan Mahfud MD Capai Rp29,54 Miliar

Akui Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kekayaan Mahfud MD Capai Rp29,54 Miliar

Mahfud menegaskan bahwa pada saatnya nanti dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya