Bongkar Penyelewengan Anggaran Covid-19, Polda Sumbar Tunggu Saksi Ahli BPK

Kamis, 6 Mei 2021 22:32 Reporter : Henny Rachma Sari
Bongkar Penyelewengan Anggaran Covid-19, Polda Sumbar Tunggu Saksi Ahli BPK Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Polda Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 di APBD 2020. Saat ini, penyidik sedang menunggu saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu di Padang mengatakan kendala yang dihadapi penyidik hanya tinggal saksi ahli dari BPK.

"Kami sudah menyurati mereka meminta saksi ahli untuk melengkapi pemeriksaan terhadap kasus ini namun belum ada balasan," kata dia, seperti dikutip Antara, Kamis (6/5).

Ia mengatakan sejauh ini sudah 14 orang yang diperiksa terkait dugaan kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 untuk pembelian handsanitizer

Ia mengatakan 14 orang tersebut mulai dari Ketua dan Bendahara serta staf BPBD Sumbar, anggota DPRD Sumbar, perusahaan pengadaan handsanitizer dan lainnya

"Setelah semua lengkap maka kita akan gelar perkara dan menentukan apakah memenuhi unsur pidana serta menetapkan tersangka," kata dia

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar menemukan transaksi yang dilakukan secara tunai pada belanja barang dan jasa senilai Rp49 miliar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar

"Sesuai instruksi Gubernur Sumbar No.2/INST-2018 dinyatakan Kepala Satuan Perangkat Kerja harus melakukan pembayaran melalui mekanisme nontunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu," kata Kepala BPK perwakilan Sumbar Yusnadewi.

Menurut dia, kendati tidak bisa serta merta dinyatakan ada kerugian negara namun yang perlu disorot adalah cara pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan secara tunai sehingga berindikasi pada adanya penyalahgunaan kewenangan.

"Dari Rp49 miliar itu yang ditemukan indikasi penggelembungan hand sanitizer sebesar Rp4,9 miliar yang wajib dikembalikan kepada kas daerah," ujarnya.

Adapun temuan transaksi yang dibayarkan secara tunai itu antara lain pengadaan hand sanitizer 100 militer senilai Rp2.870.000.000, pengadaan hand sanitizer 500 mililiter Rp4.375.000.000.

Kemudian Belanja Tak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 di BPBD Sumbar yang telah ditransfer ke rekening BPBD Sumbar bernilai Rp161.711.976.900.

Namun hasil pemeriksaan rekening koran BPBD Sumbar menunjukan seluruh pengeluaran dana yang bersumber dari Belanja Tak Terduga dilakukan dengan cek.

Cek tersebut ditandatangani Kalaksa BPBD dan Bendahara BPBD dan semuanya dicairkan secara tunai tanpa menulis penerima dengan spesifik.

Selain itu ditemukan pembayaran secara tunai kepada PT CBP untuk pengadaan APD senilai Rp5.950.000.000, PT AMS untuk pengadaan rapid test senilai Rp1.350.000.000.

Lalu ditemukan pembayaran tunai terhadap 29 kontrak kepada enam penyedia sebesar Rp30.155.400.000. Dengan demikian BPK menemukan total pembayaran tunai kepada penyedia dan orang-orang yang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia sebesar Rp49.280.400.000.

DPRD Sumbar juga telah membuat pansus terhadap dugaan penyelewengan dana Covid-19 dan merekomendasikan untuk diproses sesuai hukum yang ada. [rhm]

Baca juga:
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Kepri dan Sumbar Meningkat Selama 4 Minggu Terakhir
Data Terbaru Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Per 6 Mei 2021
Imigrasi Benarkan 85 WN China Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta
WN India Positif Covid-19 B1617 Masih Dirawat di RSPI Sulianti Saroso
Terpapar Virus Corona Varian Baru asal India, Warga Tangsel Telah Sembuh
Vaksin Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja Swasta Dimulai 17 Mei 2021

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini