Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Penandatanganan ini sekaligus menjadi awal berdirinya kantor imigrasi di wilayah itu.

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, dengan dibangunnya kantor imigrasi wilayah Bojonegoro diharapkan mempermudah pelayanan bagi masyarakat setempat dalam kepengurusan paspor. Selama ini mereka terpaksa ke Madiun atau Surabaya untuk memiliki paspor.

Dia menambahkan, selama ini masyarakat Bojonegoro menyiapkan biaya lebih untuk mengurus paspor, khususnya biaya akomodasi.

"Jadi kantor imigrasi ini menjadi angin segar tak hanya bagi warga Bojonegoro namun warga luar Bojonegoro. Jadi tak semata-mata datang ke Bojonegoro karena mampir atau singgah namun memang memiliki tujuan untuk melakukan pengurusan imigrasi lainnya," katanya.

Lanjut dia, keberadaan kantor imigrasi menjadi celah baru untuk mendekatkan layanan sekaligus bagaimana memberi solusi terhadap masalah masyarakat di bidang imigrasi.

Sekedar diketahui, Kabupaten Bojonegoro tak hanya berbenah di sisi pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi juga meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah. Kabupaten ini menggagas peluang insentif investasi yakni dengan memberikan beberapa kemudahan bagi siapa saja yang akan melakukan investasi di Kabupaten Bojonegoro.

Insentif investasi ini di antaranya dengan memberikan kemudahan dalam bidang perizinan. Keberadaan kantor imigrasi menjadi penting untuk mendukung dry port dan airport yang tengah diperjuangkan oleh kabupaten ini. Hal lainnya adalah bagaimana pengawasan tenaga kerja asing sekaligus pelayanan administrasi keimigrasian bagi tenaga asing ini akan efektif dan semakin mudah.