BNPB Sebut Radikalisme Cermin Krisis Spiritual dan Akhlak
Merdeka.com - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan, radikalisme dan terorisme merupakan cermin dari krisis ritualitas. Orang yang terpapar radikalisme dan terorisme lebih menonjolkan identitas formal serta simbol keagamaan, namun lemah di spiritual, akhlak, perilaku, dan budi pekerti.
"Mereka ini bersikap radikal karena tidak wasathon atau tidak moderat, tidak di tengah-tengah, sehingga tidak menjadi rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil kelompoknya," kata Nurwakhid dalam acara Ngaji Kebangsaan yang diselenggarakan oleh BPET MUI, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).
Nurwakhid mengatakan, ulama, umaro, dan umat harus saling bersinergi dan mendekatkan dalam memperkuat ukhuwah dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai upaya untuk mengoptimalkan Islam wasathiyah.
Dia menyebut, ulama juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang moderat, baik dalam beragama maupun bernegara, guna mencegah penyebaran paham radikal-terorisme dan ekstremisme di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu rembuk atau duduk bersama melalui wadah Ngaji Kebangsaan dalam menyebarkan moderasi beragama guna mencegah paham radikal terorisme di masyarakat.
"Ngaji Kebangsaan ini adalah bagian daripada program pentahelix yang merupakan kebijakan dari BNPT, yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, media, sivitas akademika, maupun pengusaha. Dalam konteks melibatkan ulama ini adalah ormas keagamaan yaitu masyarakat, karena ormas keagamaan terutama pesantren ini adalah potensial untuk menjadi vaksinasi ideologi, untuk menyebarluaskan moderasi beragama atau wasathiyah tadi," jelasnya.
Dia juga menjelaskan penyebaran paham radikal terorisme sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, karena setiap orang berpotensi terpapar paham radikal-terorisme yang pada akhirnya menjadi pelaku kejahatan terorisme. Potensi itu dapat dilihat dari tersebarnya narasi-narasi radikalisme yang mengitari masyarakat, tambahnya.
"Kalau ini tidak ditanggulangi segera, narasi tersebut dapat mengarah dan mengajak pada tindakan terorisme. Dapat berupa narasi mengenai intoleransi terkait sentimen keagamaan, narasi umat yang diperlakukan tidak adil, narasi keterancaman, dan sebagainya," ujar mantan Kapolres Gianyar dan Kapolres Jembrana itu.
Dia menekankan kepada para tokoh agama yang merupakan para ketua ataupun pengurus MUI di tingkat kecamatan se-kota dan kabupaten Bekasi yang hadir dalam Ngaji Kebangsaan tersebut agar selalu menjaga dirinya dan memvaksin dirinya supaya imun terhadap segala macam paparan paham radikal terorisme.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaPerangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaJangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan
Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Kepala BNPT: 148 Teroris Ditangkap
Penangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPensiunan Komjen Polri 'Pembasmi Teroris' Dianugrahi Bintang Mahaputra Pratama oleh Jokowi, ini Sosoknya
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Purn) Boy Rafli Amar dianugerahi tanda penghormatan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya