Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Temuan itu disampaikan Kepala BNPB dalam rapat terbatas mengenai antisipasi dampak kekeringan di Istana Negara, Jakarta hari ini.

"Potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," kata Doni di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/7).

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Doni mengungkapkan per 8 Juli 2019, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 30.477 hektare. Daerah yang teridentifikasi paling parah berada di Riau dengan total mencapai 27.683 hektar.

Kemudian, Kalimantan Barat mencapai 2.274 hektare, Sumatera Selatan 236 hektare, Aceh 142 hektare, Kalimantan Timur 53 hektare, Kalimantan Tengah 27 hektare dan Jambi 4 hektare.

"Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana karhutla," katanya.

BNPB, kata Doni, mendorong jajarannya di daerah dan pihak terkait untuk melakukan upaya pencegahan. Semisal, dengan peningkatan kesejahteraan kepada satuan tugas yang bekerja di lapangan, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.

Doni menambahkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar BNPB segera melakukan persiapan mengatasi karhutla sejak 16 Februari 2018 lalu. "Titik api harus dipadamkan sejak dini," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, lebih dari 1.900 desa yang tersebar di 79 Kabupaten dan tujuh provinsi dilanda kekeringan. Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, desa terdampak paling banyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 851 desa, selanjutnya Jawa Timur 566 desa, Nusa Tenggara Barat 302, Jawa Tengah 147, DI Yogyakarta 78, Jawa Barat 42 dan Bali 25.

"Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa," kata Doni dalam rapat terbatas mengenai antisipasi dampak kekeringan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/7/2019).

Demi mengantisipasi dampak dari bencana kekeringan, kata Doni, pihaknya telah melakukan beberapa strategi penanganan dengan cara menyiapkan suplai air bersih. Hal itu diejawantahkan dengan langkah konkret seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor.

Selain itu, tutur Doni, BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan. "Langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu distribusi air bersih kepada warga," paparnya.

Reporter: Yopi Makdori